BREAKING NEWS! Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Proses Konstitusional Dimulai

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
 

Surat tersebut diserahkan langsung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gibran tiba sekitar pukul 11.16 WIB dengan pengawalan protokoler.
 

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan maksud kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
 

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
 

Dengan penyerahan surat tersebut, proses pengunduran diri Gibran memasuki tahapan formal di lembaga negara. Meski demikian, berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden tetap harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
 

Surat Sebelumnya Diserahkan kepada Prabowo
 

Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
 

Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran juga bertemu empat mata dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
 

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kemudian membenarkan kabar pengunduran diri tersebut.
 

Kamis pagi, Gibran akhirnya mendatangi Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat secara langsung kepada pimpinan MPR. Usai pertemuan, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media.
 

MPR Siapkan Tahapan Konstitusional
 

Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
 

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
 

Presiden Prabowo nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu calon melalui sidang paripurna.
 

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pemilihan Wakil Presiden pengganti dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
 

Polemik Dokumen Pendidikan dan Usulan HMP DPR
 

Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
 

Dinamika tersebut juga berkembang di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang menyeret Gibran.
 

Rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) dijadwalkan menindaklanjuti usulan tersebut.
 

Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada MPR, perhatian kini tertuju pada langkah konstitusional lembaga tersebut dalam memproses permohonan Gibran dan menentukan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

Perkembangan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.