Cucun Desak Pendataan Sekolah Dibenahi, Jangan Tunggu Ruang Kelas Ambruk

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Evaluasi dinilai mendesak agar bantuan tahun anggaran 2027 tepat sasaran, terutama bagi sekolah dengan kerusakan berat yang mengancam keselamatan siswa.
 

Dorongan tersebut menyusul terungkapnya kondisi memprihatinkan SD Negeri Cioray di Kabupaten Tasikmalaya dan SMK Negeri 36 Jakarta di Jakarta Utara. Kedua kasus itu dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam penentuan prioritas revitalisasi sekolah.
 

Siswa Belajar di Tenda dan Menumpang Sekolah Lain
 

Di SD Negeri Cioray, satu ruang kelas ambruk pada akhir Oktober 2026. Empat ruang lainnya dikosongkan karena dikhawatirkan mengalami keruntuhan. Sejak 5 November, siswa kelas 1 hingga 3 terpaksa belajar di tenda darurat, sementara siswa kelas 4 hingga 6 digabung dalam satu ruangan.
 

Ironisnya, sekolah tersebut disebut belum menerima bantuan renovasi sejak 2012.
 

Kondisi berbeda dialami SMK Negeri 36 Jakarta. Hampir dua tahun terakhir, ratusan siswa harus menumpang belajar di SD Negeri 09 Kalibaru setelah gedung sekolah mereka dibongkar pada 2025. Kegiatan belajar pun dilakukan bergantian dengan siswa sekolah dasar.
 

“Ada anak-anak yang masuk sekolah dengan rasa cemas. Satu kelompok cemas karena atapnya bisa jatuh. Satu kelompok lagi cemas karena merasa direndahkan,” kata Cucun dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
 

Menurutnya, negara berkewajiban menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
 

Target Revitalisasi 100 Ribu Sekolah pada 2027
 

Cucun menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, terlebih pemerintah tengah menjalankan program revitalisasi pendidikan berskala besar.
 

Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 80.744 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA. Sementara pada 2027, targetnya meningkat menjadi 100.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
 

“Anggarannya ada. Payung hukumnya ada. Pelaksanaannya juga sudah berjalan di puluhan ribu sekolah, dan itu patut diapresiasi. Yang perlu kita perbaiki adalah mekanisme penjaringannya,” tegasnya.
 

Ia menyoroti sistem pendataan yang masih bertumpu pada pengisian mandiri oleh sekolah. Akibatnya, sekolah dengan kerusakan paling parah tetapi memiliki keterbatasan administrasi berpotensi tertinggal dalam pengusulan bantuan.
 

Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membutuhkan koordinasi lebih kuat agar sekolah yang membutuhkan tidak terlewat.
 

Minta Audit Mutu dan Pendampingan Teknis
 

Cucun mengakui skema swakelola memberikan ruang bagi sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk terlibat langsung. Namun, pelaksanaannya harus disertai pendampingan teknis dan jaminan kualitas bangunan.
 

“Kepala sekolah itu pendidik, bukan manajer proyek. Kalau pekerjaan konstruksi diserahkan kepada mereka tanpa pendampingan teknis yang cukup, risikonya ada dua: mutu bangunannya tidak terjamin dan kepala sekolah justru berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum,” ujarnya.
 

Ia menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya melalui audit serapan anggaran, tetapi juga harus mencakup audit mutu pembangunan.
 

Empat Langkah Pembenahan untuk 2027
 

Untuk memastikan program revitalisasi lebih tepat sasaran, Cucun mendorong empat langkah pembenahan.
 

Pertama, memperbarui basis data kondisi ruang kelas melalui verifikasi langsung ke lapangan. Kedua, menyediakan jalur pengusulan darurat bagi sekolah yang bangunannya ambruk atau membahayakan siswa.
 

Ketiga, memperkuat pendampingan teknis dan audit mutu pembangunan melalui skema swakelola. Keempat, memastikan tersedianya tempat belajar sementara yang layak selama proses pembangunan berlangsung. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan lanjutan tersedia sebelum gedung sekolah dibongkar agar kegiatan belajar tidak terganggu berkepanjangan.
 

Cucun memastikan DPR RI akan mengawal pencapaian target revitalisasi melalui fungsi pengawasan di Komisi X dan Komisi VIII bersama pemerintah.
 

“Revitalisasi sekolah harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai programnya besar, anggarannya tersedia, tetapi sekolah yang paling membutuhkan justru tertinggal,” pungkasnya.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.