Revitalisasi 12 Sekolah PHTC Rampung Akhir September Tahun Ini

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Pendidikan – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengestimasikan proses revitalisasi sebanyak 12 sekolah penerima Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) akan selesai pada akhir September 2025.
 

Direktur Jenderal PAUD Dasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan total sasaran program tersebut mencapai 13.834 sekolah, dengan 11.179 sekolah di antaranya sudah melengkapi administrasi dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendikdasmen.
 

Optimis Target Tercapai
 

“Berdasarkan data yang kami himpun, dapat kami estimasikan bahwa di akhir September ini ada 12 sekolah yang rampung. Oktober nanti kami optimis akan ada 800-an sekolah lebih yang menyelesaikan bangunan fisik, dan akhir tahun kami yakin seluruh target akan terpenuhi,” kata Gogot di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
 

Penyaluran Dana Tahap I
 

Untuk mendukung percepatan, hingga 8 September 2025 Kemendikdasmen telah menyalurkan 70 persen dana revitalisasi tahap I ke 9.595 sekolah. Rinciannya: 1.071 PAUD, 3.832 SD, 2.650 SMP, dan 2.042 SMA.
 

Sementara, realisasi tahap II sebesar 30 persen akan dicairkan setelah progres pembangunan fisik mencapai 70 persen. Targetnya, seluruh pembangunan sekolah rampung pada Desember 2025.
 

Unit Sekolah Baru
 

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan pembangunan 67 Unit Sekolah Baru (USB) yang terdiri dari 37 PAUD dan 30 SMA. Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, dengan skema swakelola.
 

Tiga Pembaruan Penting
 

Gogot menekankan ada tiga pembaruan dalam program ini:
 

1. Dana revitalisasi kini langsung dikelola Kemendikdasmen, bukan lagi Kementerian PU.

2. Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah, dikelola secara swakelola dengan partisipasi masyarakat.

3. Pembangunan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, dengan pendampingan tim teknis.
 

“Swakelola bukan hal baru, pendekatan ini sudah dipakai lebih dari 20 tahun dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah diberi kewenangan penuh untuk merancang, membelanjakan, membangun, dan wajib mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dengan dukungan masyarakat,” ujar Gogot.
 

Kegiatan Belajar Tak Terganggu
 

Gogot memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. “Guru tidak dibebani dengan tugas administrasi revitalisasi sekolah,” tegasnya.