Prabowonomic: Membangun Ekosistem Pembangunan dari Akar hingga Ranting

RAJAMEDIA.CO - SELASA, 8 September 2026, rapat bulanan pengurus Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten di PPM Al Mizan Pandeglang tidak hanya membahas pelaksanaan Hari Santri. Forum itu juga membicarakan pembentukan badan otonom Gerakan Aksi Santri Indonesia (GRASIA) dan mendiskusikan gerakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Diskusi tersebut menemukan satu pertanyaan penting: bagaimana membaca kebijakan ekonomi Prabowo sebagai sebuah gerakan yang menghubungkan kebutuhan paling dasar rakyat dengan agenda besar daya saing bangsa? MBG memenuhi gizi, dapur menggerakkan produksi, Ketahanan Pangan memperkuat kedaulatan, sekolah berasrama membangun manusia, dan manusia unggul menjadi modal daya saing bangsa. Di antara seluruh mata rantai itu, pesantren dapat menjadi simpul strategis.

Pertumbuhan 8% Menuju Kedaulatan

Dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi yang semakin kompetitif, kekuatan ekonomi bangsa tidak lagi cukup diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Negara dituntut memiliki kapasitas produksi, penguasaan teknologi, ketahanan pangan dan energi, serta kemampuan mengamankan sumber daya strategis. Pangan, energi, dan mineral kritis telah menjadi bagian dari persaingan geopolitik. Karena itu, istilah Prabowonomic dalam tulisan ini digunakan sebagai cara membaca arah pemikiran dan kebijakan ekonomi Prabowo: bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan membangun kapasitas nasional agar Indonesia semakin mampu memproduksi, mengolah, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah sendiri menempatkan MBG, pendidikan, koperasi desa, ketahanan pangan, hilirisasi, dan investasi sebagai bagian dari agenda pembangunan yang saling terkait.

Ukuran keberhasilan agenda tersebut karena itu tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan 8%. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang memproduksi, siapa yang memperoleh nilai tambah, siapa yang menguasai rantai distribusi, dan seberapa kuat ekonomi rakyat menjadi fondasi ekonomi nasional? Di sinilah Prabowonomic perlu dibaca sebagai ekosistem. Negara menetapkan arah dan menyediakan instrumen; desa menjadi basis produksi; koperasi mengorganisasi kekuatan ekonomi warga; pendidikan membangun manusia; dan teknologi serta hilirisasi memperluas nilai tambah. Bahkan Presiden menempatkan desa, koperasi, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

MBG, Dapur, dan Ketahanan Pangan

Pintu masuk paling konkret dari ekosistem itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG jangan dipandang hanya sebagai program pemenuhan gizi atau bantuan sosial. Ia dapat menjadi pasar kelembagaan berskala nasional bagi produksi pangan rakyat. Pemerintah sendiri menempatkan MBG bukan hanya sebagai investasi gizi dan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan UMKM.  Dengan demikian, satu piring makanan dapat menjadi titik temu antara kebijakan sosial, pembangunan manusia, dan ekonomi produksi.

Kunci sukses MBG ada pada dapur. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan sekadar tempat memasak; ia dapat menjadi simpul permintaan yang menghubungkan konsumsi dengan produksi. Ketika kebutuhan pangan hadir secara rutin dan dalam skala besar, terbuka pasar bagi beras, sayuran, buah, telur, ikan, daging, susu, dan berbagai produk olahan. Presiden bahkan menekankan bahwa setiap dapur MBG membutuhkan pemasok dari berbagai komoditas dan bahwa pengembangan MBG dapat menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi di desa.  Karena itu, semakin pendek dan semakin lokal rantai pasoknya, semakin besar potensi nilai ekonomi yang tinggal di masyarakat.

Dari sinilah ketahanan pangan (Ketapang) memperoleh makna yang lebih luas. Ketapang bukan sekadar memastikan pangan tersedia di gudang negara, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan secara berkelanjutan. Koperasi menjadi penting dalam mata rantai ini. Dan koperasi tidak boleh direduksi menjadi koperasi konsumen atau sekadar toko desa. Ia harus menjadi organisasi ekonomi produksi: koperasi petani, nelayan, peternak, pengolah susu, tahu-tempe, batik, kerajinan, pangan, hingga jasa dan teknologi. Koperasi mengonsolidasikan produksi anggota, menyediakan sarana produksi, mengolah hasil, membuka pasar, dan meningkatkan posisi tawar. Pemerintah sendiri menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai offtaker hasil pertanian dan perikanan serta instrumen untuk memotong rantai distribusi.

Dengan demikian, hubungan MBG–dapur– koperasi–Ketapang dapat menjadi rantai ekonomi yang nyata. Petani tidak sekadar menanam, tetapi memiliki pasar; nelayan tidak sekadar menangkap, tetapi memiliki jalur distribusi; peternak tidak berhenti menjual bahan mentah, tetapi dapat mengolahnya; pembatik dan pengrajin tidak sekadar menjadi produsen individual, tetapi dapat masuk dalam organisasi produksi bersama. Koperasi mengubah produksi yang tersebar menjadi kekuatan ekonomi kolektif. Pemerintah bahkan telah mengarahkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa dengan fungsi logistik, pergudangan, transportasi, dan akses pembiayaan.  Desa dengan demikian tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi menjadi basis produksi nasional.

Sekolah Berasrama: Dari Gizi Menuju Daya Saing

Pembangunan ekonomi pada akhirnya harus kembali kepada manusia. Anak yang memperoleh makanan bergizi hari ini harus tumbuh menjadi manusia sehat, terdidik, produktif, dan berkarakter. Karena itu, hubungan MBG dengan sekolah berasrama menjadi strategis. Gizi menyediakan fondasi biologis; pendidikan membangun kemampuan kognitif; pengasuhan membentuk karakter; dan lingkungan berasrama memungkinkan semuanya berlangsung secara terpadu. Dalam kerangka ini, MBG bukan sekadar program makan, tetapi investasi terhadap kualitas manusia Indonesia. Pemerintah sendiri menempatkan MBG dan pendidikan bermutu sebagai instrumen untuk membangun SDM unggul dan berdaya saing global.

Di sinilah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dapat dibaca sebagai dua sisi pembangunan manusia. Sekolah Rakyat membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin, sementara Sekolah Garuda menyiapkan talenta unggul untuk memasuki kompetisi ilmu pengetahuan dan teknologi global. Pemerintah secara eksplisit menempatkan keduanya dalam agenda pendidikan untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing.  Yang satu memastikan kemiskinan tidak menjadi takdir; yang lain memastikan Indonesia memiliki generasi yang mampu berdiri sejajar dengan talenta dunia. Keadilan sosial dan daya saing global bukan dua agenda yang bertentangan; keduanya harus dibangun bersama.

Dalam konteks ini, pengalaman pesantren menjadi sangat relevan. Pesantren telah lama mengenal pendidikan Masjid berasrama yang mengintegrasikan pembelajaran, pengasuhan, kedisiplinan, kehidupan komunal, spiritualitas, dan kemandirian. Karena itu, sekolah berasrama bukan konsep yang asing bagi tradisi pendidikan Indonesia. Justru pengalaman pesantren dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pendidikan nasional: bahwa membangun manusia tidak cukup dengan memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Manusia harus diberi gizi, dididik, diasuh, dibentuk karakternya, dilatih kemandiriannya, dan dipersiapkan untuk hidup produktif di tengah masyarakat.

Pesantren: Simpul Strategis Ekosistem Pembangunan

Di sinilah pesantren menemukan posisi yang khas. Pesantren memiliki sekolah, asrama, masjid, dapur, sumber daya manusia, jaringan alumni, aset sosial, dan kedekatan dengan masyarakat dalam satu ekosistem kehidupan. Jika dikelola secara profesional, pesantren dapat menjadi simpul yang mempertemukan pendidikan, pangan, ekonomi, dan pemberdayaan. Dapur pesantren dapat terhubung dengan MBG; koperasi pesantren dapat mengorganisasi produksi warga; wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, peternakan, atau usaha produktif; sekolah dan asrama membangun manusia; masjid memperkuat karakter dan solidaritas sosial. Di sinilah pesantren bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi subjek pembangunan.

Namun, gagasan sebesar ini tidak boleh dibangun hanya dengan romantisme. Pesantren yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi nasional membutuhkan tata kelola profesional, standar keamanan pangan, kapasitas manajerial, transparansi keuangan, teknologi, dan pengawasan. Koperasi harus benar-benar produktif, bukan sekadar papan nama. Wakaf produktif harus dikelola dengan prinsip amanah sekaligus profesional. MBG harus menjaga mutu dan keamanan pangan. Sekolah berasrama harus menjamin kualitas pendidikan dan pengasuhan. Begitu pula target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai hanya dengan belanja negara; ia membutuhkan produktivitas, investasi, inovasi, teknologi, kualitas SDM, dan kepastian hukum. Arah besar membutuhkan eksekusi yang disiplin.

Bagi FSPP Provinsi Banten, Prabowonomic dapat dibaca sebagai gerakan membangun ekosistem pembangunan dari akar hingga ranting: MBG memenuhi gizi, dapur menggerakkan produksi, Ketahanan Pangan memperkuat kedaulatan pangan, koperasi mengorganisasi kekuatan ekonomi rakyat, sekolah berasrama membangun manusia, dan manusia unggul menjadi modal daya saing bangsa. Seluruh mata rantai itu menemukan satu simpul strategis: pesantren. Sebab di pesantren bertemu pendidikan, pengasuhan, pangan, asrama, masjid, koperasi, wakaf, dan pemberdayaan masyarakat. Jika simpul ini diperkuat dengan profesionalisme, teknologi, jejaring ekonomi, dan tata kelola yang baik, pesantren tidak hanya menjadi penjaga tradisi, tetapi dapat menjadi salah satu mesin transformasi Indonesia: dari dapur menuju ketahanan pangan, dari ketahanan pangan menuju manusia unggul, dan dari manusia unggul menuju daya saing bangsa. Wallahu a'lam

Penulis: Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten

RAJA MEDIA - Opini 2026