Respons Pidato Prabowo, Prof. Din Sarankan Kirim Pasukan Pencegah Agresi Israel

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Isu Palestina - Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) Prof. M. Din Syamsuddin angkat bicara terkait pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang penuh gelora soal Palestina di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, kemarin.

Dia khawatir ajakan Presiden Prabowo kepada negara-negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan dengan solusi dua negara (two-state solution) untuk mengakhiri konflik dengan Israel hanya akan dianggap angin lalu.

"Seruan Presiden RI Prabowo Subianto di PBB untuk merevivalisasi solusi dua negara nyaris bak teriakan di tengah samudera, keras tapi hilang ditelan deburan ombak," jelasnya dalam keterangan yang diterima sesaat lalu, (Rabu, 23/9/2025).

Solusi Dua Negara Batal karena Syaratnya Tak Diindahkan Israel

Prof. Din menjelaskan solusi dua negara merupakan pemikiran lama yang dianut negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk Indonesia. Prof. Din sendiri mendukung usulan tersebut.

"Pikiran yang sesungguhnya baik guna mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina yang tak kunjung selesai dan berdampak global," ungkap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat ini.

Namun masalahnya, persyaratan bagi terbentuknya dua negara itu tidak pernah mau dipenuhi oleh Israel. Persyaratannya adalah, pertama pengunduran diri Israel atas wilayah Arab yang dikuasainya sejak Perang 1967 seperti Sinai (Mesir) dan Dataran Tinggi Golan (Suriah).

Kedua, penghentian pembangunan Pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat. Dan ketiga, status Jerussalem sebagai kota suci dan tidak boleh dikuasai oleh satu pihak.

Karena faktanya, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat semakin menjadi-jadi, dan secara sepihak Israel dengan dukungan Amerika Serikat menjadikan Jerussalem sebagai Ibu Kota. Selain Israel terus menerus melakukan pembangunan pemukiman di Tepi Barat, bahkan Israel melakukan genosida atas Gaza dan menodai Masjid Al-Aqsha.

"Maka, kesepakatan solusi dua negara menjadi batal," tegas Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini.

Karena itu, dia mengingatkan Prabowo, kalau menggelorakan kembali solusi dua negara faktor-faktor fundamentalnya harus diatasi terlebih dahulu. Seperti menghentikan genosida di Gaza dan mengakhiri penguasaan Israel atas wilayah Palestina, sebagaimana telah disinggungnya.

"Tanpa itu, dan itu sulit diterima Israel maka Solusi Dua Negara menjadi hampa," ungkapnya.

Prof. Din: Tergantung Nyali Kepala Negara

Makanya menurutnya, yang perlu dilakukan Indonesia, sebagai negara cinta perdamaian dan keadilan adalah mendesak Israel mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, dan segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza yang kelaparan.

Jika solusi damai tidak digubris Israel, lanjutnya, maka jalan militer lewat pengerahan Peace Keeping Force (Pasukan Penjaga Perdamaian) atau War Preventing Force (Pasukan Pencegah Perang) adalah solusi.

"Beranikah Indonesia mempelopori opsi ini, sangat tergantung pada nyali dan kekuatan hati Kepala Negaranya," demikian Prof. M. Din Syamsuddin.

Gebrakan Prabowo di PBB

Sebelumnya, Prabowo memang tampil mengesankan dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KTT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat Senin (23/9) dan pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-80 sehari berikutnya (Selasa, 23/9).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, Israel-Palestina untuk mengakhiri konflik kedua negara. Presiden juga menegaskan siap mengirimkan pasukan hingga bantuan demi perdamaian dunia ke negara-negara konflik terutama Gaza, Palestina dengan mandat PBB.

"Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain," kata Prabowo.

Selain Indonesia, hampir semua negara anggota PBB juga sudah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Bahkan setelah bergabung sejumlah negara besar seperti Prancis, Inggris, Kanada, kini lebih dari 150 negara dari 193 negara anggota PBB menyatakan sikap yang sama.