Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Komisi X DPR Ingatkan Risiko PJJ: Jangan Sampai Turunkan Kualitas Pendidikan

Laporan: Halim Dzul
Selasa, 24 Maret 2026 | 20:19 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani - Humas DPR -
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani angkat bicara soal rencana pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) demi penghematan energi.
 

Ia mengingatkan, kebijakan itu tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.
 

Minta Dikaji Menyeluruh
 

Lalu menilai, penerapan PJJ perlu dikaji secara komprehensif sebelum dijalankan.
 

Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara nasional, melainkan selektif sesuai kesiapan daerah.
 

“PJJ sebaiknya dilakukan selektif, bukan nasional, dengan mempertimbangkan capaian belajar, kesenjangan akses, dan kondisi psikososial siswa,” kata Lalu dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
 

Soroti Kesenjangan Digital
 

Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah.
 

Jika dipaksakan, kebijakan PJJ berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.
 

“Masih ada daerah dengan akses internet terbatas. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
 

Minta Dukungan Nyata Pemerintah
 

Lalu menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah jika PJJ tetap dijalankan. Mulai dari penyediaan internet, subsidi kuota, perangkat belajar, hingga pelatihan guru.
 

Menurutnya, tanpa dukungan tersebut, proses belajar tidak akan optimal.
 

Evaluasi Berkala Wajib
 

Ia juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan PJJ. Jika terbukti berdampak negatif, kebijakan itu harus dihentikan.
 

“Kalau berdampak buruk pada mutu pendidikan, sebaiknya dihentikan,” tegasnya.
 

Pemerintah Siapkan Skema Fleksibel
 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan, penerapan PJJ akan disesuaikan dengan jenis mata pelajaran.
 

Untuk pelajaran yang membutuhkan praktik, pembelajaran tetap dilakukan secara tatap muka.
 

Pemerintah juga masih mengkaji sejumlah aspek lain, termasuk distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa.
 

Jangan Korbankan Pendidikan
 

DPR menegaskan, penghematan energi penting. Namun kualitas pendidikan tetap harus jadi prioritas utama.
 

“Jangan sampai efisiensi justru mengorbankan masa depan pendidikan,” pungkas Lalu.rajamedia

Komentar: