Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Komisi X Dorong Guru PPPK di Daerah 3T Diprioritaskan Ikut Seleksi PNS

Laporan: Halim Dzul
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20:20 WIB
Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus mendorong guru PPPK di daerah 3T diprioritaskan ikut seleksi PNS - Ilustrasi RMN -
Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus mendorong guru PPPK di daerah 3T diprioritaskan ikut seleksi PNS - Ilustrasi RMN -

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus mendorong guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengabdi di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) mendapat prioritas untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 

Menurut Stevano, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi nyata serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah, bukan semata-mata aspek administratif.
 

Guru di Wilayah 3T Perlu Perhatian Khusus
 

Stevano menilai daerah 3T menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya tenaga pendidik menjadi persoalan yang harus diperhitungkan pemerintah.
 

“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” kata Stevano, Kamis (20/8/2026).
 

Menurutnya, keberadaan guru yang bersedia mengabdi di wilayah sulit dijangkau merupakan bagian penting dalam memastikan layanan pendidikan tetap berjalan.
 

Pengabdian Guru PPPK Layak Jadi Pertimbangan
 

Stevano mengatakan guru PPPK selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah.
 

Karena itu, kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka, terutama bagi guru yang selama bertahun-tahun bertugas di wilayah dengan tantangan tinggi.
 

Ia menilai masa pengabdian dan kondisi tempat guru menjalankan tugas perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.
 

Penguatan Status untuk Pertahankan Guru Berkualitas
 

Menurut Stevano, kepastian status guru juga berkaitan dengan upaya mempertahankan tenaga pendidik berkualitas di daerah.
 

Wilayah yang masih kekurangan guru membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mendorong tenaga pendidik untuk tetap bertugas.
 

Hal tersebut menjadi semakin penting di daerah yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan maupun akses geografis.
 

NTT Jadi Salah Satu Perhatian
 

Stevano mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian dalam kebijakan pemerataan tenaga pendidik.
 

Kondisi geografis NTT menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan di berbagai wilayah.
 

Menurutnya, kebijakan afirmasi bagi guru yang mengabdi di daerah seperti NTT dapat menjadi bagian dari solusi untuk memastikan sekolah-sekolah di wilayah 3T tetap memiliki tenaga pendidik yang memadai.
 

Seleksi Harus Adil dan Transparan
 

Stevano berharap kebijakan terkait kesempatan guru PPPK mengikuti seleksi PNS nantinya dilaksanakan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
 

Selain masa pengabdian, kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing wilayah juga dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab persoalan pemerataan pendidikan.
 

“Kami mengapresiasi pemerintah pusat. Ini yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK,” ujarnya.
 

DPR Dorong Kepastian bagi Guru 3T
 

Dorongan Komisi X DPR RI tersebut menempatkan guru di wilayah 3T sebagai salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam penataan aparatur pendidikan.
 

Bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan guru, memberikan kepastian dan penghargaan terhadap tenaga pendidik yang telah mengabdi di lapangan dinilai dapat menjadi investasi penting bagi masa depan pendidikan nasional.
 

Guru di pelosok bukan sekadar mengajar, tetapi menjadi ujung tombak pemerataan pendidikan Indonesia.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: