Kemenhaj Gandeng Kemendes, Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi dan literasi haji serta umrah hingga ke pelosok desa.
 

Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan perjalanan ibadah, yang selama ini banyak menyasar warga perdesaan akibat keterbatasan akses informasi.
 

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Salah satu agenda pembahasan adalah persiapan nota kesepahaman (MoU) penguatan literasi haji dan umrah.
 

Ratusan Pengaduan Penipuan Haji dan Umrah
 

Urgensi kerja sama ini terlihat dari tingginya pengaduan masyarakat terkait perjalanan haji dan umrah.
 

Data pengaduan mencatat sekitar 400 kasus pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 kasus pada 2024. Hingga September 2026, tercatat 189 pengaduan dengan modus antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
 

Dampak kerugian juga cukup besar. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.
 

Wamenhaj Dahnil mengatakan, sebagian besar korban berasal dari masyarakat desa. Bahkan, tidak sedikit warga yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke Tanah Suci.
 

"Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa," ujar Dahnil.
 

Libatkan 25.380 Pendamping Desa
 

Menurut Dahnil, keterbatasan informasi mengenai prosedur resmi penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan tertipu.
 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj mendorong keterlibatan pendamping desa sebagai saluran edukasi langsung kepada masyarakat.
 

Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut dinilai berpotensi memperluas penyampaian informasi hingga wilayah perdesaan.
 

Dahnil menyebut Menteri Desa Yandri Susanto telah menyatakan komitmen mendukung upaya penguatan literasi tersebut.
 

Warga Diminta Kenali Prosedur Resmi
 

Melalui kerja sama ini, masyarakat diharapkan semakin memahami prosedur penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk mengenali tawaran perjalanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 

Edukasi juga diharapkan membantu warga lebih cermat sebelum menyerahkan dana kepada pihak penyelenggara perjalanan ibadah.
 

Kemenhaj berharap kolaborasi dengan Kemendes PDT dapat memperluas akses informasi sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari praktik penipuan.
 

Dengan literasi yang semakin baik, masyarakat desa diharapkan dapat merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci secara aman, sesuai ketentuan, dan tanpa menjadi korban penipuan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.