Jimly: UUD 1945 Tak Wajibkan Cawapres Pengganti Gibran dari Partai Pengusung

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Polemik mengenai asal partai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden berasal dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
 

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih satu di antara dua kandidat tersebut melalui mekanisme konstitusional.
 

Pernyataan Jimly sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai perbedaan pengaturan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
 

Jimly: Presiden Bebas Mengusulkan Dua Nama
 

Jimly menilai kekosongan jabatan Wakil Presiden harus segera diisi. Karena itu, Presiden perlu menentukan dua nama calon untuk disampaikan kepada MPR.
 

Ia mempertanyakan keharusan calon berasal dari partai politik pengusung, mengingat ketentuan tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam konstitusi.
 

“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly seusai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
 

Menurutnya, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua kandidat tanpa mencantumkan persyaratan asal partai politik tertentu.
 

Perbedaan Tafsir UUD 1945 dan UU MD3
 

Jimly menjelaskan, polemik tersebut berakar pada perbedaan pengaturan antara konstitusi dan penjelasan UU MD3.
 

Dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 disebutkan bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya.
 

Namun, menurut Jimly, ketentuan mengenai asal partai tersebut tidak ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 

“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai—artinya diajukan presiden—dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujarnya.
 

Ia menilai persoalan muncul karena ketentuan dalam penjelasan UU MD3 tersebut dianggap mencampuradukkan dua kondisi konstitusional yang berbeda.
 

Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Punya Konteks Berbeda
 

Jimly membedakan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong dengan kondisi ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan tugasnya.
 

Menurutnya, persyaratan pengusulan calon dari partai politik berkaitan dengan kondisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
 

Dalam situasi tersebut, pelaksanaan tugas kepresidenan sementara dijalankan oleh tiga menteri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
 

Sementara itu, apabila hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong sedangkan Presiden masih menjabat, ketentuan yang menjadi rujukan adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 

“Di Pasal 8 ayat (2), dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ,” tegasnya.
 

Calon Bisa dari Koalisi hingga Tokoh Nonpartai
 

Berdasarkan penafsirannya terhadap konstitusi, Jimly menyebut Presiden memiliki keleluasaan dalam menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR.
 

Calon tersebut, menurutnya, dapat berasal dari partai koalisi utama, partai koalisi lainnya, partai di luar koalisi, maupun tokoh yang tidak menjadi anggota partai politik.
 

Ia juga menyoroti dua persoalan formil dalam pengaturan UU MD3.
 

Pertama, ketentuan tersebut dinilai membentuk norma baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Kedua, pengaturan mengenai asal partai calon Wakil Presiden justru ditempatkan dalam bagian penjelasan undang-undang, bukan dalam batang tubuhnya.
 

Meski demikian, Jimly menawarkan penafsiran moderat. Frasa “berasal dari partai pengusung” dapat dimaknai sebagai figur yang memperoleh persetujuan partai pengusung, bukan semata-mata harus menjadi kader internal partai tersebut.
 

Judicial Review di MK Jadi Penentu Perdebatan
 

Terkait perbedaan pengaturan tersebut, Jimly meminta agar konstitusi tetap menjadi rujukan utama dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

Ia juga menyinggung adanya proses pengujian undang-undang atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
 

“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya, salah. Sekarang juga sedang ada proses judicial review di MK, kita tunggu saja. Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” ucapnya.
 

Perbedaan tafsir ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi penting dalam proses pengajuan dua calon Wakil Presiden. Di sisi lain, MPR tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan.
 

Kini, publik menunggu bagaimana pemerintah menyikapi perbedaan pengaturan tersebut, sekaligus menanti perkembangan proses judicial review di MK yang dapat memberikan kejelasan hukum mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.