Prabowo Telusuri Pengguna Hasil Sadapan, BIN dan BSSN Dilibatkan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga menggunakan hasil penyadapan ilegal terhadap dirinya dan sejumlah pejabat negara. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan apakah praktik penyadapan itu berkaitan dengan kepentingan atau konspirasi politik tertentu di sekitar lingkaran kekuasaan.
 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, saat berkunjung ke kantor LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
 

Syahganda mengatakan, Presiden ingin mengetahui bukan hanya siapa yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga siapa pihak yang memanfaatkan informasi hasil sadapan tersebut.
 

“Ini saya lihat sendiri bahwa beliau ingin memastikan bahwa sadapan-sadapan dari Bapak Listyo Sigit itu bukan merupakan konspirasi-konspirasi besar yang terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar dia,” ujar Syahganda.
 

Prabowo Disebut Ingin Memastikan Motif Penyadapan
 

Syahganda mengungkapkan, Presiden Prabowo sempat memanggil dirinya ke kediaman pribadi pekan lalu. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas perkembangan situasi setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan.
 

Menurut Syahganda, Presiden memandang persoalan tersebut sebagai masalah serius karena menyangkut keamanan dan keselamatan kepala negara.
 

Ia menyebut, dugaan penyadapan itu juga berdampak terhadap hubungan Presiden dengan sejumlah kelompok yang selama ini dinilai dekat dengan pihak yang diduga terlibat.
 

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan pandangan bahwa tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar. Namun, penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan serta pembuktian hukum.
 

BIN dan BSSN Dilibatkan untuk Menelusuri Jejak Informasi
 

Dalam upaya mengungkap motif dan kemungkinan jaringan di balik kasus tersebut, Presiden Prabowo disebut telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta sejumlah pejabat terkait.
 

Menurut Syahganda, pelibatan lembaga-lembaga tersebut diperlukan untuk menelusuri kemungkinan hubungan antara informasi hasil penyadapan dengan kekuatan politik tertentu.
 

Ia menjelaskan, kemampuan intelijen dan siber dibutuhkan untuk melengkapi proses hukum yang sedang berjalan di lingkungan Polri.
 

Syahganda berharap penelusuran tersebut dapat segera memberikan kejelasan mengenai pihak yang diduga memanfaatkan hasil penyadapan.
 

“Jadi itu yang mungkin kita bersabar menunggu, mudah-mudahan nanti seminggu-dua minggu ini menjadi terang,” tuturnya.
 

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
 

Kasus dugaan penyadapan ini sebelumnya diungkap Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026). Dalam perkembangan awal perkara, polisi menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN dan EHS sebagai tersangka, ementara SU – ditetapkan sebagai tersangka tambahan pada 5 November 2026..
 

Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Dugaan pelanggaran yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga akses ilegal dan penghapusan data elektronik.
 

Bareskrim menyebut penyadapan diduga menyasar sejumlah nomor milik Presiden dan pihak lain tanpa melalui prosedur yang semestinya. Perkara tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
 

Pengusutan Harus Transparan dan Berbasis Bukti
 

Penelusuran terhadap pihak yang diduga menggunakan hasil sadapan menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.
 

Sebab, pengungkapan kasus tidak cukup berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Penyidik juga perlu mengurai alur informasi, motif, kemungkinan pemberi perintah, hingga pihak yang menerima atau memanfaatkan hasilnya.
 

Di sisi lain, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti. Dugaan konspirasi maupun makar tidak boleh disimpulkan sebelum seluruh unsur hukumnya diuji melalui mekanisme peradilan.
 

Publik kini menunggu hasil pengusutan untuk mengetahui secara terang siapa saja yang terlibat dan sejauh mana dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.