Dari Perintah hingga Hapus Data, Kapolri Ungkap Modus Penyadapan Ilegal

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
 

Lima tahapan tersebut meliputi pemberian perintah, penyediaan akses penyadapan, pelaksanaan pemantauan komunikasi, pelaporan hasil, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
 

Penjelasan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan, seluruh dugaan penyimpangan masih didalami melalui proses penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing tersangka.
 

1. Perintah Diduga Disampaikan Tanpa Dokumen Resmi
 

Tahap pertama bermula dari dugaan perintah penyadapan yang berasal dari LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
 

Menurut Suyudi, perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi dokumen resmi sebagai dasar pelaksanaan penyadapan.
 

"Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," ujar Suyudi.
 

Kondisi tersebut menjadi salah satu dugaan penyimpangan yang didalami penyidik, mengingat penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku.
 

2. Nomor Sasaran Diduga Dimasukkan ke Sistem LIMS
 

Tahap kedua adalah provisioning atau penyediaan akses teknis dengan memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS).
 

Proses ini melibatkan tim Technical Supporting Unit (TSU) yang bertanggung jawab menyediakan akses untuk pelaksanaan pemantauan komunikasi.
 

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke sistem tanpa verifikasi memadai mengenai keterkaitannya dengan perkara pidana.
 

Suyudi menjelaskan, penyediaan akses penyadapan memiliki dua jalur, yakni mekanisme resmi berdasarkan aturan kepolisian dan mekanisme internal yang dikenal sebagai jalur atensi.
 

Pada jalur resmi, proses harus diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, permohonan diverifikasi dan memperoleh persetujuan secara berjenjang sebelum dilaksanakan tim TSU.
 

Sementara itu, jalur atensi dalam perkara ini diduga berjalan tanpa kelengkapan dokumen dan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan.
 

3. Komunikasi Diduga Diakses Menggunakan Perangkat PLX
 

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan penyadapan terhadap nomor telepon yang telah dimasukkan ke dalam sistem.
 

Melalui perangkat PLX, petugas diduga mengakses komunikasi, mendengarkan rekaman, mengekspor hasil pemantauan, hingga menyusunnya menjadi transkripsi tertulis.
 

Penyidik mendalami dugaan pelaksanaan penyadapan terhadap sejumlah nomor tanpa melalui mekanisme resmi yang dipersyaratkan.
 

4. Hasil Penyadapan Diduga Dilaporkan Berjenjang
 

Tahap keempat berkaitan dengan penyampaian hasil penyadapan kepada pihak yang diduga memberikan perintah.
 

Dalam perkara tersebut, hasil pemantauan komunikasi diduga dilaporkan secara berjenjang kepada SU selaku Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri hingga LSP.
 

Penyidik mendalami alur pelaporan untuk mengidentifikasi pihak yang menerima dan kemungkinan memanfaatkan hasil penyadapan.
 

Selain itu, penggunaan informasi hasil pemantauan komunikasi di luar kepentingan penyidikan yang sah juga menjadi bagian dari pendalaman perkara.
 

5. Data Elektronik Diduga Dihapus pada Oktober 2026
 

Tahap kelima adalah dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.
 

Suyudi menyebut, pada Oktober 2026, data dalam kedua sistem tersebut diduga dihapus oleh tim TSU berdasarkan perintah AS.
 

Penghapusan data elektronik menjadi perhatian penyidik karena pemusnahan hasil penyadapan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilengkapi berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban.
 

"Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," ucapnya.
 

Penyidikan Telusuri Peran Empat Tersangka
 

Kapolri menegaskan, lima tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian dugaan penyimpangan yang sedang diusut.
 

Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, alur pemberian perintah, penggunaan sistem penyadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
 

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan penggunaan teknologi pemantauan komunikasi oleh aparat penegak hukum.
 

Sistem penyadapan harus digunakan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, dengan tetap menjamin kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan hak masyarakat.
 

Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.