Jokowi 'Ketuk Pintu' ke Golkar Usai Dipecat PDIP, Bahlil: Terbuka Untuk Semua!

RAJAMEDIA.CO - Polkam, Jakarta - Langkah politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi sorotan publik, terlebih pasca pemecatan dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang selama ini membesarkannya.

Sinar Jokowi pun belum redup, terbukti spekulasi mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan partai politik lain atau bahkan membentuk partai baru semakin mencuat.

Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan partainya terbuka bagi siapa saja yang akan bergabung selama tidak melanggar aturan yang ada.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia --

"Kami selalu terbuka kepada siapa saja, dan kami menghormati keputusan setiap warga negara," kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di DPP Partai Golkar pada Jumat (20/12).
 

Menteri ESDM itu  menekankan pentingnya tujuan utama dalam berpolitik, yakni memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Demokrasi hanyalah instrumen untuk mencapai kesejahteraan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Ini yang lebih penting," tegasnya.

Bahlil yang diketahui orang dekat Jokowi itui juga mengingatkan bahwa sistem politik yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia, dengan mencari formulasi yang tepat.

"Sebuah sistem yang bisa mencerminkan kebutuhan bangsa kita, bukan hanya sesuai dengan pola-pola yang ada di negara-negara lain," ucapnya.

Bahlil menegaskan bahwa selama langkah-langkah politik tersebut tidak melanggar aturan yang ada, maka tidak ada masalah.

"Selama tidak melanggar aturan, tidak ada masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa tujuan utama Partai Golkar adalah untuk memperbaiki bangsa ini dengan cara yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kita harus terus berinovasi dan mencari solusi yang sesuai dengan realitas sosial kita," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty, menyebut bahwa  Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota kehormatan partai Golkar.

Pernyataan itu, merespon dikeluarkanya Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ia menjelaskan, hal ini dikarenakan Jokowi dianggap sebagai negarawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Ditambah partai Golkar telah mendukung Jokowi sejak tahun 2014

"Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA. Bagi Golkar, kenapa Golkar menganggap Pak Jokowi misalnya yang negarawan? Karena Golkar mendukung beliau dari pada saat 2014 sampai dengan 2024 sebagai presiden," ujar Derek Loupatty.

Derek menjelaskan, dalam struktur keanggotaan Partai Golkar terdapat dua jenis anggota, yaitu anggota biasa dan anggota kehormatan.

Menurutnya, Jokowi tidak perlu melalui prosedur administratif seperti pengisian formulir atau tanda tangan seperti kader partai pada umumnya.