Gubernur Banten: Temuan BPK Harus Langsung Ditindaklanjuti!

RAJAMEDIA.CO - Serang, Pemprov Banten — Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan tak ada alasan bagi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menunda tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
 

Bahkan, ia menargetkan respons cepat—tanpa harus menunggu 60 hari kerja sebagaimana ketentuan umum berlaku.
 

"Temuan 2024 ini harus kita tindaklanjuti. Saya telah instruksikan kepada seluruh OPD untuk tidak menunggu 60 hari. Kalau bisa besok, kenapa harus lusa," tegas Andra usai pertemuan dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (3/6/2025).
 

Andra menyebut, pihaknya telah membagi tindak lanjut ke dalam klaster-klaster, mulai dari temuan tahun berjalan hingga temuan lama sejak 2005 yang belum tuntas. Ia menyadari ada sejumlah hambatan seperti perubahan nomenklatur OPD hingga pejabat lama yang sudah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
 

"Insyaallah, setelah ini progres akan naik signifikan. Target kita lebih dari 90 persen, bahkan kalau bisa sampai 100 persen penyelesaian," ucapnya optimistis.
 

Hingga saat ini, Pemprov Banten telah menindaklanjuti sekitar 85,35% dari temuan BPK tahun anggaran 2024. Sisanya tengah dalam proses, dan Andra memastikan semua OPD diberi arahan tegas untuk merespons cepat.
 

BPK Sambut Baik Komitmen Gubernur Banten
 

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, menyambut positif komitmen Gubernur. Ia berharap Pemprov tak hanya menyelesaikan temuan tahun berjalan, tetapi juga memberi perhatian pada “PR lama” yang sudah lebih dari satu dekade.
 

"Tantangannya memang banyak, mulai dari OPD yang sudah bubar hingga subjek hukum yang meninggal. Tapi dengan semangat Gubernur, kita harap tindak lanjut bisa tembus di atas 90 persen,” ujar Firman.
 

BPK juga menyatakan siap mengawal berbagai program prioritas Pemprov Banten, termasuk sekolah gratis dan pembangunan jalan desa sejahtera.
 

“Kalau program berjalan, pemeriksaan pasti dilakukan. Tapi yang terpenting adalah komitmen Pemprov untuk terus transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

 

Sumber: bantenprov.go.id