Dukung Pembangunan! Megawati: PDIP Bukan Oposisi, Tapi Penyeimbang Konstitusional!

RAJAMEDIA.CO - Nusa Dua, Polkam – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP memilih menjadi penyeimbang konstitusional yang kritis dan konstruktif.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Kongres Ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025), sekaligus mengakhiri spekulasi panjang soal arah politik banteng pasca pemilu.
"Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi," tegas Megawati, disambut tepuk tangan ribuan kader.
Demokrasi Bukan Blok Kekuasaan
Megawati meluruskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagaimana lazim di sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan. Tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” jelas Presiden RI ke-5 itu.
Menurutnya, pemahaman yang keliru soal oposisi sering menyesatkan arah demokrasi dan mempersempit ruang kontribusi partai terhadap bangsa.
Partai Ideologis Tak Akan Tinggalkan Rakyat
Putri Proklamator RI itu menekankan, PDIP tetap akan berdiri tegak sebagai partai ideologis yang berpihak pada rakyat, berdiri di atas kebenaran, dan tunduk pada konstitusi.
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tandasnya, memberi penekanan bahwa arah PDIP bukan soal posisi kekuasaan, tapi soal menjaga haluan negara.
Megawati juga mengajak seluruh kader untuk aktif mendukung pembangunan nasional tanpa kehilangan daya kritis.
“Kami akan menjadi penyeimbang yang menjaga pembangunan tetap berpihak pada rakyat,” katanya.
Megawati Kukuh Jadi Ketua Umum 2025–2030
Dalam Kongres yang sama, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025–2030.
Dukungan penuh kader kepada Megawati menunjukkan soliditas internal partai yang tetap kuat, sekaligus kesiapan menghadapi lima tahun mendatang sebagai penyeimbang nasional yang ideologis.
Hukum | 2 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Daerah | 6 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Ekbis | 3 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu