Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Soroti PDAM, Air untuk Rakyat Belum Siap Minum, Swasta Malah Untung

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 26 Juni 2026 | 06:31 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim - Humas DPR -
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim melontarkan kritik keras terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurutnya, air yang seharusnya menjadi layanan dasar negara justru lebih banyak dimanfaatkan perusahaan swasta untuk diproduksi menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), sementara masyarakat masih belum menikmati air keran yang layak diminum.
 

Sorotan itu disampaikan Chusnunia saat memimpin pertemuan Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK Komisi VII DPR RI dengan PT Akhasa Wira Internasional di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026).
 

DPR Pertanyakan Fungsi PDAM
 

Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan PDAM, Komisi VII DPR menggali berbagai informasi terkait tata kelola industri AMDK nasional sekaligus memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai aturan.
 

Namun, perhatian utama justru tertuju pada fungsi dasar PDAM yang dinilai belum optimal.
 

"Satu hal yang menjadi pertanyaan besar buat kami adalah PDAM. Seharusnya menjadi andalan negara menyediakan air minum bagi masyarakat. Tapi faktanya, air PDAM belum bisa langsung diminum, sementara air yang sama justru diolah perusahaan menjadi air minum dalam kemasan," kata Chusnunia.
 

Air Adalah Hak Dasar Rakyat
 

Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Nunik itu menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah maupun PDAM.
 

Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak dipaksa mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan air minum yang aman dikonsumsi.
 

"Air bukan sekadar komoditas bisnis. Air adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara," tegasnya.
 

DPR Siap Panggil PDAM
 

Komisi VII DPR membuka peluang memanggil jajaran PDAM untuk meminta penjelasan terkait pelayanan air bersih kepada masyarakat.
 

Nunik menegaskan, persoalan air minum jauh lebih mendesak dibanding banyak sektor lainnya karena menyangkut kebutuhan hidup setiap warga negara.
 

"Ada kemungkinan kami memanggil PDAM. Ini persoalan yang sangat urgen. Produk lain mungkin bisa ditangani swasta, tetapi air adalah kebutuhan mandatori kehidupan," ujarnya.
 

Negara Diminta Lebih Hadir
 

Chusnunia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor penyediaan air minum.
 

Ia menilai negara harus memperkuat infrastruktur, pelayanan, dan tata kelola perusahaan air daerah agar masyarakat dapat menikmati air yang layak minum langsung dari rumah tanpa bergantung pada produk kemasan.
 

"Saya kira pemerintah harus hadir lebih kuat dalam pengelolaan perusahaan air. Atensi terhadap sektor ini harus jauh lebih besar," tandasnya.
 

RAJA MEDIA | Parlemenrajamedia

Komentar: