Dewan Dorong Pemkot Bekasi Lakukan Pemerataan Pembangunan Jalan Lingkungan

RAJAMEDIA.CO - Kota Bekasi -  Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Eka Widyani Latief, mengungkapkan pentingnya penyelesaian ketidakmerataan pembangunan di lingkungan.

Menurutnya, pengurus lingkungan secara konsisten menghadapi masalah terkait lambatnya realisasi usulan pembangunan yang mereka ajukan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Keluhan tersebut sering kali mencuat ke permukaan, menyoroti ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.

"Ini tidak hanya menjadi masalah aktual, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesinambungan dan responsifitas terhadap aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan," ujarnya.

Dikatakan Eka Widyani, keluhan sejenis ini terus terdengar dengan intensitas hampir merata di tiga kecamatan Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Mustikajaya, Rawalumbu, dan Bantargebang.

"Itu rata di tiga kecamatan ya, rata-rata (menyampaikan) kita sudah mengajukan di Musrenbang bertahun-tahun,” katanya.

Kata Eka, sejumlah usulan pembangunan di berbagai lingkungan tampaknya belum terealisasi, terutama yang berfokus pada pembangunan fisik.

Salah satu penyebabnya adalah kemungkinan adanya banyak program pembangunan non fisik yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

Walau begitu, Eka menegaskan bahwa pembangunan seharusnya dilakukan secara merata, memastikan setiap lingkungan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk pembangunan yang diperlukan.

"Jadi memang ada penataan lagi, penataan dalam pemahaman membangun bersama itu seperti apa,” katanya.

Pembangunan di seluruh lingkungan masyarakat menurut Eka, seharusnya didasari oleh perencanaan yang terstruktur, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui aspirasi dari anggota DPRD.

Dengan pendekatan ini, proses pembangunan di lingkungan masyarakat akan menjadi lebih terarah dan efisien.

Penting bagi pemerintah untuk memiliki data yang komprehensif mengenai pembangunan yang dilakukan setiap tahun di berbagai wilayah.

Salah satunya, terkait dengan pembangunan jalan, perlu adanya buku induk yang mencatat usulan pembangunan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan beserta tingkat kerusakannya.

Hal ini akan membantu dalam identifikasi prioritas perbaikan serta memastikan upaya perbaikan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan yang ada.

"Misal jalan A bulan ini dibangun, terus beberapa bulan selanjutnya sudah rusak lagi, waiting list nya kan ada jalan-jalan lain, jadi jangan jalan ini lagi yang dibangun. Terus ada lagi standar urgent nya, bahwa jalan A itu kenyataannya rusak,” pungkasnya.

Eka juga menekankan perlunya sistem yang mampu mendeteksi setiap usulan yang masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"SIPD memiliki potensi besar untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mencegah adanya pengalokasian anggaran ganda pada setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat," pungkasnya.