Bansos Salah Sasaran, 55 Ribu Penerima Dicoret, 44 Ribu Menunggu Giliran

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Bansos - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terdeteksi anomali atau tidak layak menerima bantuan. 
 

Dari jumlah itu, 55 ribu sudah dihentikan bantuannya, sementara 44 ribu lainnya masih dalam proses penonaktifan.
 

“55 ribu sudah tidak terima bansos lagi. Tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul dalam rilis, Rabu (13/8/2025).
 

Penerima Tak Layak: ASN, TNI-Polri, hingga Pegawai BUMN
 

Kategori penerima bansos tak layak ini mencakup ASN, anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, hingga pegawai BUMN dan BUMD. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.
 

Kolaborasi Lintas Lembaga Cegah Salah Sasaran
 

Untuk mencegah penyaluran tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak terkait. 

 

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan akurasi, pembaruan, dan sinergi antar kementerian/lembaga.
 

Data Diperbarui Tiap Tiga Bulan
 

Pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan, menyesuaikan perubahan kondisi masyarakat seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Data hasil pembaruan diserahkan ke BPS untuk divalidasi sebelum menjadi dasar penyaluran bansos.
 

Bansos Dialihkan untuk Warga Miskin dan Rentan
 

Bansos yang salah sasaran akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan. 

 

Gus Ipul juga mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk melaporkan penerima tak layak atau mengusulkan penerima baru yang berhak.