Aleg Komisi VI Estu Warning Pemerintah: Jangan Seret Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih!

RAJAMEDIA.CO - Tangsel, Legislator - Rencana percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai harus dijalankan sangat hati-hati — jangan sampai menabrak struktur fiskal desa yang sudah punya peruntukan jelas.
 

Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mengingatkan agar akselerasi KDKMP tidak menggerus dana desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan masyarakat di akar rumput.
 

Dana Desa Sudah Diatur Jelas di UU Desa
 

Estu — sapaan Sadarestuwati — menegaskan bahwa dalam UU Desa, dana desa sudah punya tiga fungsi utama:
 

1. Infrastruktur dasar desa
 

2. Penguatan ekonomi desa (BUMDes)
 

3. Peningkatan SDM (kesehatan – pendidikan)
 

“Dalam Undang-Undang Desa peruntukannya sudah rinci. Termasuk jalan, jembatan, saluran air, dan ekonomi produktif,” ujar Estu saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Tangerang Selatan, Jumat (7/11/2025).
 

Ruang Fiskal Desa Masih Terpangkas Dampak Kebijakan COVID
 

Ia mengingatkan: selama pandemi, sebagian porsi dana desa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan ketahanan pangan.
 

Meski pandemi sudah selesai, banyak desa belum kembali mendapat porsi penuh untuk infrastruktur.
 

Jika dana desa kembali dipakai untuk KDKMP, ruang pembangunan akan makin sempit.
 

“Kalau harus diambil lagi (untuk KDKMP), bisa-bisa tahun depan desa tidak bisa bangun infrastruktur dan SDM,” tegas Estu.
 

Risiko Tumpang Tindih BUMDes vs Koperasi
 

Estu juga menyoroti risiko tumpang tindih. BUMDes sudah bermain di sektor retail. Banyak yang menahan hidup — tidak mati, tidak tumbuh.

Apakah koperasi akan masuk sektor yang sama?
 

“Jangan sampai dua-duanya saling mematikan,” tegasnya.
 

BUMDes yang bertahan saat ini umumnya berbasis wisata — bukan ritel.
 

Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penguat, Bukan Beban Baru
 

Estu berharap pemerintah menyiapkan model bisnis yang tepat agar KDKMP menjadi penguat ekosistem ekonomi desa — bukan sumber beban fiskal baru.
 

“Maka harus ada pemilihan sektor yang jelas antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.