Yahya Zaini Soroti Gelombang PHK: Negara Jangan Jadi Penonton!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, angkat suara soal hasil survei Apindo yang menyebut lebih dari 50% perusahaan telah melakukan PHK akibat tekanan ekonomi.
 

Ia menyebut fenomena ini bukan sekadar masalah hubungan industrial, tapi sudah jadi gejala sistemik krisis adaptasi ekonomi nasional.
 

“PHK besar-besaran tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarganya, tapi juga menimbulkan efek domino pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional," kata Yahya dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
 

Negara Harus Hadir, Jangan Lepas Tangan!
 

Yahya menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan respons kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.
 

"Kita tidak bisa membiarkan dunia usaha menanggung beban sendiri tanpa kehadiran negara dalam bentuk intervensi kebijakan yang konkret,” tegas politisi Golkar dari Dapil Jatim VIII itu.
 

Survei Apindo: PHK Massal Masih Akan Berlanjut
 

Dalam laporan terbarunya, Apindo mengungkap lebih dari 50% perusahaan telah melakukan pengurangan tenaga kerja akibat ketidakpastian ekonomi yang terus membayangi.
 

Kondisi ini, menurut Yahya, diprediksi belum akan membaik dalam waktu dekat jika tidak ada kebijakan responsif dari pemerintah.
 

Solusi: Reskilling, Perlindungan Sosial, dan Pengawasan Ketat
 

Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk:

 

- Memperkuat reskilling dan upskilling tenaga kerja

- Merancang skema perlindungan sosial yang fleksibel
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan PHK agar tetap sesuai hukum dan menjunjung dialog sosial.

 

“Pekerja informal dan kontrak juga harus jadi perhatian. Jangan sampai mereka jadi korban tanpa perlindungan,” ucap Yahya.
 

 

Perlindungan dan Usaha Harus Saling Menopang
 

Yahya mengingatkan bahwa perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan usaha bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan harus saling menopang dalam situasi krisis.
 

"Negara tidak boleh hadir hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pengarah kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan," pungkasnya.