Obat Kedaluwarsa di Puskesmas Bikin Geger! DPRD Kota Bekasi: Dinkes Harus Digitalisasi!

RAJAMEDIA.CO - Bekasi, RMN – Gara-gara obat kedaluwarsa masih dibagikan di Puskesmas, DPRD Kota Bekasi langsung turun tangan! Sekretaris Komisi IV DPRD Bekasi, Raden Eko Setyo Pramono, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi segera menerapkan sistem digital online untuk memantau peredaran obat.
 

Langkah ini diambil usai insiden di Puskesmas Rawa Tembaga, di mana 11 anak diberikan obat penurun panas kedaluwarsa saat imunisasi. Dua anak dilaporkan mengalami efek samping, seperti diare dan ruam merah. Untungnya, keduanya sudah kembali sehat.
 

"Human error bisa terjadi, tapi ini soal nyawa! Jangan sampai kejadian begini terulang lagi," tegas Raden Eko, Kamis (20/3/2025).
 

Obat Kedaluwarsa Kok Masih Dipakai?
 

Dari laporan Dinkes, obat yang digunakan sebenarnya sudah ditarik sejak 2022. Namun, karena masa kedaluwarsanya masih berlaku hingga September 2023, obat itu kembali dipergunakan.
 

Celakanya, stok obat lama masih tersisa di tas tenaga medis lapangan, yang luput dari pengecekan. Akibatnya, obat kedaluwarsa tetap diberikan kepada pasien!
 

"Ini karena sistem pencatatan stok obat masih manual. Laporannya juga banyak yang tidak terbaca. Kalau sudah digital, kan tinggal klik, langsung ketahuan mana yang sudah kedaluwarsa!" papar Raden Eko.
 

DPRD Bekasi: Jangan Ada Lagi Kelalaian!
 

DPRD Kota Bekasi mendorong percepatan digitalisasi sistem distribusi obat di Puskesmas dan RSUD. Tujuannya jelas: mencegah kasus serupa terulang!
 

"Jangan main-main dengan kesehatan masyarakat. Ini soal hidup dan mati!" tegas Eko.
 

Meski begitu, ia mengimbau warga tidak takut berobat ke Puskesmas. Ia memastikan DPRD akan terus memonitor kinerja Dinkes, termasuk implementasi sistem digital.
 

"Kita nggak akan tinggal diam! Semua harus transparan dan akurat, biar nggak ada lagi kejadian serupa," pungkasnya.
 

Dinkes, Awas! DPRD siap memantau terus!