Muzani Soroti Fasilitas Lapas, Dorong Transparansi Hak Warga Binaan

RAJAMEDIA.CO – Bandung – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti informasi mengenai fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, fasilitas bagi warga binaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh melebihi hak yang telah ditetapkan.
 

Muzani menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026). Ia mengaku prihatin jika benar terdapat fasilitas yang tidak semestinya diberikan kepada warga binaan.
 

“Saya prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya hal itu sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan,” ujar Muzani.
 

Respons Pemerintah Dinilai Cepat
 

Muzani melihat adanya respons dari lembaga atau kementerian yang menangani persoalan tersebut setelah informasi mengenai fasilitas di lapas mendapat perhatian publik.
 

“Dan saya lihat ada respons yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik,” katanya.
 

Menurutnya, respons tersebut penting untuk memastikan persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
 

Muzani Belum Pastikan Status Fasilitas
 

Meski menyoroti persoalan tersebut, Muzani mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi mengenai fasilitas yang menjadi perhatian publik.
 

Ia juga belum dapat memastikan penjelasan yang menyebut fasilitas tersebut merupakan rumah dinas bagi pejabat lapas.
 

“Saya tidak tahu, karena rumah dinas lapas itu biasanya tidak jauh-jauh dari situ. Apakah benar atau tidak, saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak paham,” ujarnya.
 

Transparansi Fasilitas Lapas Didorong
 

Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas dan sarana yang diberikan kepada warga binaan perlu diperkuat di seluruh lapas.
 

Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait perlu menjelaskan secara terbuka mengenai fasilitas yang menjadi hak para penghuni lapas. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui batas fasilitas yang memang diperbolehkan dan mana yang berada di luar ketentuan.
 

“Saya kira mungkin harus dijelaskan tentang fasilitas apa saja yang diberikan oleh lapas kepada para penghuni. Sehingga jika ada yang melebihi dari kapasitas itu, tentu bisa diingatkan,” katanya.
 

Hak Warga Binaan Harus Jelas
 

Muzani menegaskan keterbukaan tidak hanya diperlukan ketika ada fasilitas yang dinilai berlebihan. Jika fasilitas yang diberikan justru berada di bawah standar atau hak yang seharusnya diterima warga binaan, hal tersebut juga perlu dipertanyakan.
 

“Tapi sebaliknya, jika ada yang kurang dari fasilitas yang diharapkan, tentu bisa dipertanyakan. Ada baiknya kementerian ataupun lembaga menjelaskan tentang beberapa fasilitas dan sarana yang didapatkan oleh seorang penghuni lapas,” ujar Muzani.
 

Menurutnya, kejelasan mengenai standar fasilitas dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai aturan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.