Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri, Ajukan Banding dalam Kasus Penyadapan RI 1
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Putusan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Majelis KKEP.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.
"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta.
Dinyatakan Melakukan Perbuatan Tercela
Dalam putusannya, Majelis KKEP menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etik tersebut, majelis juga menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Trunoyudo menjelaskan, pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan dugaan permufakatan melakukan akses ilegal untuk penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Dengan putusan tersebut, Eko Hadi resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi kepolisian.
Saksi Meringankan Tetap Dihadirkan
Dalam persidangan, Eko Hadi mengajukan seorang saksi meringankan berinisial DR. Majelis memberikan izin kepada saksi tersebut untuk menyampaikan keterangan.
"Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," tutur Trunoyudo.
Namun, kehadiran saksi meringankan tersebut tidak mengubah keputusan majelis yang menjatuhkan sanksi PTDH.
Kompolnas: Proses Berjalan Sesuai Prosedur
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang hadir sebagai pengawas eksternal menyatakan proses persidangan telah berjalan sesuai prosedur.
Ia juga memastikan hak Eko Hadi untuk mengajukan banding tetap diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Anam mengungkapkan, dalam persidangan tersebut Eko Hadi turut menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perkara yang menjeratnya.
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Anam.
Majelis KKEP Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Sidang etik Eko Hadi dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Majelis. Sementara posisi Wakil Ketua dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Adapun anggota majelis terdiri atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Persidangan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik terhadap personel Polri yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal.
Eko Hadi Menyusul Ahrie Sonta
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menyusul sanksi serupa yang sebelumnya dijatuhkan kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dalam perkara yang sama.
Ahrie Sonta juga telah menyatakan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut.
Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan secara terpisah dari penegakan kode etik profesi Polri.
Dalam perkara pidana ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Eko Hadi, proses penegakan kode etik dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya terus bergulir. Adapun hasil banding akan ditentukan melalui mekanisme komisi banding Polri.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 2 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Dunia | 1 minggu yang lalu