Kasus Pagar Laut Tangerang: LBHAP Muhammadiyah Yakin Polri Bisa Bongkar Aktor Intelektual

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 20 Februari 2025 – Dugaan skandal mafia tanah di pesisir Tangerang makin panas! Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, meyakini bahwa Bareskrim Polri akan mengungkap aliran dana haram terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.
 

Menurutnya, jika polisi serius menelusuri Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini, maka aktor intelektual di balik permainan sertifikat ilegal ini bisa segera terungkap!
 

"Kalau aliran uangnya dibongkar, pasti ketahuan siapa yang jadi penyandang dananya," kata Gufroni saat dikonfirmasi, Jumat (21/2).
 

Pejabat BPN, Bapenda, hingga Pengacara Diduga Terlibat
 

Gufroni menyebut bahwa pengurusan SHGB dan SHM bukan kerjaan kecil. Banyak biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya prakondisi, biaya koordinasi, hingga pelicin sana-sini.
 

"Tidak mungkin ini hanya kerjaan empat tersangka yang sudah ditahan. Ada keterlibatan pihak lain," ujarnya.
 

Ia menduga oknum BPN yang pernah dipecat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut bermain. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga bisa terseret, karena sertifikat pasti berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
 

Selain itu, ada dugaan keterlibatan pengacara berinisial SP, yang disebut terkait dengan Engcun alias AG, hingga akhirnya mengarah ke AH yang diduga sebagai penyandang dana utama.
 

Kades Arsin Diduga Terima Rp23,2 Miliar
 

Salah satu yang disebut paling berperan dalam kasus ini adalah Kepala Desa (Kades) Arsin bin Asip. Menurut Gufroni, Arsin bukan korban, tapi aktor utama di lapangan.
 

"Jangan anggap dia korban. Justru dia yang paling aktif mengurus surat-surat itu," tegasnya.
 

Uang yang diterima Arsin dari penerbitan SHGB dan SHM di pagar laut diperkirakan mencapai Rp23,2 miliar. Perhitungannya, dengan luas tanah 116 hektare dikalikan Rp20 ribu per meter, maka jumlahnya mencapai angka fantastis.
 

Arsin disebut sudah mulai bermain sejak 2020 dengan memanfaatkan materai dan surat lama dari sekretaris desa untuk menghilangkan jejak.
 

16 Kepala Desa Lain Juga Ikut Main?
 

Lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Arsin yang terlibat! Gufroni menyebut ada 16 kepala desa lain yang ikut serta dalam skandal sertifikat tanah ini.
 

"Desa Kohod ini cuma proyek percontohan. Ada rencana besar untuk menguasai lautan dan mengubahnya jadi kapling-kapling," ungkapnya.
 

Begitu SHGB dan SHM untuk 180 bidang tanah di Desa Kohod terbit, kepala desa lain langsung ikut mengajukan permohonan serupa ke BPN Kabupaten Tangerang.
 

Kini, bola ada di tangan Bareskrim Polri. Apakah kasus ini benar-benar akan dibongkar sampai ke otak pelakunya? Atau justru mandek di tengah jalan?
 

Kita tunggu gebrakan berikutnya!