Sekjen DPR: Penerapan Teknologi AI di Biro Hukum Terobosan yang Tepat

RAJAMEDIA.CO - Info Parlemen -  Pengaduan masyarakat yang berada di  Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat (Setjen DPR RI) merupakan salah satu pintu DPR dalam hal memfasilitasi keluhan-keluhan publik. Mulai dari berkaitan dengan perizinan, pengurusan masalah sekitar pertanahan dan lain sebagainya. 

 

Karena itu, penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam hal penanganan pengaduan masyarakat dinilai merupakan sebuah terobosan yang sangat baik sebagaimana digagas oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. 

 

Hal itu disampaikan Sekjen DPR RI Indra Iskandar usai menghadiri Proyek Perubahan PKN I Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi Dalam Interoperablitas Data Pengaduan Masyarakat di DPR RI Menuju Pelayanan yang Akuntabel’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). 

“Kita berharap akan mempercepat semua proses pengaduan masyarakat yang selama ini memang setiap hari, setiap minggu itu cukup banyak pengaduan DPR ya, dan biasanya kita akan teruskan itu ke komisi-komisi terkait ya,” ujar Indra Iskandar.

Dikatakan Indra, kalau berkaitan dengan prosedur, prosesnya diteruskan ke Komisi II. Sementara jika berkaitan dengan aspek hukum diteruskan ke komisi hukum, yaitu Komisi III. 

 

"Jadi, tentu dilakukan oleh Biro Hukum ini patut didukung dengan sangat serius, karena ini adalah sebuah produk yang nantinya akan mempercepat semua proses-proses pengaduan masyarakat yang selama ini diterima oleh Biro Hukum DPR,” ujar Indra.

Menurut Indra, walau AI merupakan suatu peningkatan baru dalam hal memproses satu data, AI hanyalah sebuah alat yang tetap bergantung terhadap manusia yang mengoperasikan hal tersebut sebaik mungkin. Adapun pada proyek perubahan kali ini, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI meluncurkan Artificial Intelligence for Recommendation and Analytic (AIRA).

Visiononer

 

Sementara CEO Kata.ai Irzan Raditya menyampaikan langkah Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI dinilai sudah sangat tepat. Ia menilai pilihan ini merupakan langkah visioner. Mengingat, teknologi AI dapat membuat satu proses operasional dalam satu badan hukum atau badan lembaga menjadi lebih efisiensi. 

“Dan saya rasa di sini kita melihat bahwa masyarakat ingin mendapatkan jawaban yang tepat, cepat, dan akurat, dan AI menjadi jambatan menuju ke sana. Saya rasa dengan implementasi AIRA dapat memberikan layanan publik) atau masyarakat jauh lebih baik lagi meningkatkan kepuasan masyarakat dan pastinya meringankan beban pekerjaan operasional,” tuturnya.

Dikatakan Irzan, sangat penting dalam implementasi teknologi AI penting untuk  mengadopsi 4P (Potential, People, Policy dan Platform). 

 

Pertama, potensi atau potential bagaimana suatu lembaga atau badan hukum dalam  mengadopsi teknologi AI akan menjadi jauh lebih baik lagi dalam memberikan layanan bagi stakeholder terkait bahkan internal atau eksternal,” ujarnya. 

Kedua, kita berbicara people bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta dalam menghadapi perubahan yang ada teknologi AI tersebut, baik itu memberikan wawasan seperti peluncuran AIRA hari ini. 

 

Ketiga, policy, dimana DPR dapat menampung aspirasi masyarakat, namun untuk bisa bersinergi dengan badan entitas lainnya itu butuh satu policy, 

 

"Baru keempat adalah platform. Jadi setelah kita tahu potensinya apa dimana level talenta kita sudah siap menghadapi sesuatu tersebut, policy sudah ada, baru kita pilihlah platform yang tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut,” tutupnya.