Prabowo Tegas: Polri Harus Jadi Garda Terdepan Jaga Kedaulatan dan Keadilan Rakyat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara yang digelar khidmat di Monumen Nasional (Monas), Selasa pagi (1/7/2025). 
 

Dalam amanatnya, Presiden menekankan peran strategis Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 

“Cita-cita bangsa ini adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan penuh keadilan. Untuk itu, kita butuh polisi yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat,” ucap Presiden Prabowo di hadapan jajaran Polri, pejabat tinggi negara, dan para duta besar negara sahabat.
 

Polri Milik Rakyat, Bukan Alat Kekuasaan
 

Presiden menegaskan bahwa Polri harus berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang lemah dan tertindas.
 

“Kepolisian rakyat selalu membela mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah membuktikan: tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh,” tegasnya.
 

Indonesia Bangsa Kaya, Jangan Mau Ditindas!
 

Dalam pidato penuh energi, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan bangsa Indonesia menjadikannya target ancaman dari luar. Karena itu, peran Polri sangat vital sebagai penjaga kedaulatan nasional.
 

“Indonesia bangsa yang kaya. Karena itu kita sering diganggu. Tapi kita tidak mau ditindas! Polisi adalah unsur penting dalam menjaga kekayaan dan harga diri bangsa kita,” tandasnya.
 

Upacara Penuh Kehormatan
 

Upacara juga diisi dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah anggota Polri berprestasi, serta ditutup dengan defile dan demonstrasi kekuatan Polri yang menggambarkan kesiapsiagaan serta sinergi institusi dalam menjaga keamanan nasional.
 

Hadir dalam momen bersejarah ini:
🔹 Wapres Gibran Rakabuming
🔹 Presiden ke-6 RI SBY
🔹 Wapres Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan KH Ma’ruf Amin
🔹 Duta besar negara sahabat
🔹 Para menteri dan pimpinan lembaga negara
 

Sumber: BPMI Setpres