Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Membaca Arah Politik Prabowo (29): Indonesia di Tengah Persaingan Global dan Perubahan Tatanan Dunia

Oleh: H. Dede Zaki Mubarok
Sabtu, 21 November 2026 | 08:45 WIB
Serie tulisan: Membaca Arah Politik Prabowo (29): Indonesia di Tengah Persaingan Global dan Perubahan Tatanan Dunia - RMN -
Serie tulisan: Membaca Arah Politik Prabowo (29): Indonesia di Tengah Persaingan Global dan Perubahan Tatanan Dunia - RMN -

RAJAMEDIA.CO - DUNIA tidak sedang sekadar mengalami perubahan. Dunia sedang menyusun ulang keseimbangan kekuatan. Persaingan antarnegara kini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh penguasaan teknologi, energi, pangan, perdagangan, sumber daya mineral, mata uang, dan rantai pasok global. Negara yang mampu mengendalikan sektor-sektor strategis tersebut memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah ekonomi dan politik internasional.
 

Perubahan ini membawa konsekuensi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika kekuatan besar memperluas pengaruhnya, negara yang memiliki sumber daya strategis tetapi belum cukup kuat secara industri dan teknologi berisiko hanya menjadi arena persaingan kepentingan.
 

Indonesia memiliki modal penting: wilayah strategis, kekayaan alam, pasar domestik yang besar, posisi sentral di Asia Tenggara, serta pengalaman diplomasi yang panjang. Namun, modal tersebut tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan.

Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi menjadi daya tawar. Indonesia harus mampu menjaga kemandirian dalam mengambil keputusan, memperluas kerja sama internasional, dan memastikan setiap hubungan luar negeri memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
 

Dalam membaca arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persoalan ini menjadi semakin penting. Indonesia tidak cukup hanya hadir dalam berbagai forum internasional. Indonesia harus memiliki agenda, kemampuan bernegosiasi, dan kekuatan dalam negeri yang membuat suaranya diperhitungkan.
 

Perubahan Tatanan Dunia dan Persaingan Kekuatan Besar
 

Selama beberapa dekade, hubungan internasional banyak dipengaruhi oleh dominasi kekuatan ekonomi, politik, dan militer negara-negara besar. Kini, konfigurasi global semakin kompleks. Amerika Serikat dan China tetap menjadi dua kekuatan utama dalam perdagangan, teknologi, investasi, dan keamanan internasional. Sementara itu, India, Rusia, Uni Eropa, serta berbagai kekuatan regional juga memainkan peran dalam menentukan arah hubungan global.
 

Persaingan tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk konfrontasi terbuka. Pembatasan ekspor teknologi, kebijakan tarif, perebutan akses mineral kritis, persaingan industri semikonduktor, hingga pengaruh terhadap lembaga keuangan internasional merupakan bagian dari kompetisi geopolitik dan geoekonomi.
 

Kita sedang menyaksikan bagaimana kepentingan ekonomi semakin erat dengan strategi keamanan nasional. Negara-negara tidak lagi hanya memikirkan efisiensi produksi, tetapi juga mempertimbangkan keamanan pasokan dan risiko ketergantungan terhadap pihak lain.
 

Dalam situasi seperti ini, rantai pasok global menjadi instrumen strategis. Negara yang terlalu bergantung pada satu pemasok energi, bahan baku, teknologi, atau pasar ekspor akan lebih rentan ketika terjadi konflik dan pembatasan perdagangan.
 

Bagi Indonesia, perubahan tersebut harus dibaca sebagai tantangan sekaligus peluang. Indonesia memiliki sumber daya yang dibutuhkan dunia, tetapi harus memastikan kekayaan tersebut tidak hanya memperkuat industri negara lain.
 

Kekuatan Indonesia tidak cukup diukur dari besarnya sumber daya alam. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan mengolah, mengembangkan, dan mengendalikan nilai tambah dari sumber daya tersebut.
 

Politik Bebas Aktif: Kemandirian dalam Mengambil Keputusan
 

Politik luar negeri bebas aktif merupakan prinsip penting yang diwariskan para pendiri bangsa. Bebas berarti Indonesia tidak mengikatkan diri pada kekuatan atau blok tertentu. Aktif berarti Indonesia tidak bersikap pasif terhadap persoalan internasional, tetapi ikut berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.
 

Prinsip tersebut tetap relevan di tengah perubahan geopolitik saat ini.
 

Presiden Prabowo pada Juni 2026 kembali menegaskan bahwa Indonesia mempertahankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak ingin terikat pada aliansi militer tertentu. Indonesia berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sekaligus mengutamakan kepentingan nasional.
 

Namun, politik bebas aktif tidak boleh berhenti sebagai slogan diplomatik. Prinsip itu harus diterjemahkan menjadi kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, termasuk ketika kepentingan negara-negara besar saling bertentangan.
 

Indonesia harus mampu bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa kehilangan keleluasaan membangun hubungan ekonomi dengan China. Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan Eropa, Jepang, Korea Selatan, India, dan negara-negara lainnya tanpa harus menjadikan hubungan tersebut sebagai pilihan yang saling meniadakan.
 

Kemandirian bukan berarti menjaga jarak dari semua pihak. Kemandirian berarti memiliki kemampuan menentukan bentuk, batas, dan tujuan kerja sama berdasarkan kepentingan bangsa sendiri.
 

Di sinilah ukuran penting politik bebas aktif: bukan seberapa banyak negara yang menjadi mitra, melainkan seberapa besar Indonesia mampu menjaga ruang pengambilan keputusan secara mandiri.
 

BRICS, G20, dan Ruang Strategis Indonesia
 

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejak Januari 2025 membuka ruang baru dalam hubungan ekonomi dan politik internasional. Forum tersebut menjadi salah satu wadah bagi negara-negara berkembang untuk memperluas kerja sama dan mendorong perubahan tata kelola global.
 

Pada saat yang sama, Indonesia tetap memiliki peran dalam G20, ASEAN, APEC, dan berbagai organisasi internasional lainnya.
 

Keikutsertaan dalam beragam forum tersebut memberikan peluang untuk memperluas jaringan ekonomi, memperjuangkan kepentingan negara berkembang, dan meningkatkan posisi diplomatik Indonesia.
 

Dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya memperkuat ketahanan pangan dan energi, kerja sama industri, serta reformasi tata kelola global. Indonesia juga mendorong agar negara-negara berkembang memiliki suara lebih besar dalam menentukan arah lembaga internasional.
 

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi peluang nyata bagi masyarakat. Kerja sama tidak cukup berhenti pada kesepakatan politik, tetapi perlu memperkuat kemampuan negara anggota dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, pembiayaan, dan pembangunan.
 

Pada Oktober 2026, Indonesia juga berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri RI mengangkat isu ketegangan geopolitik, energi, rantai pasok, serta pentingnya memperkuat sistem multilateral. Indonesia juga mendorong agar negara berkembang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi memiliki kesempatan menjadi pencipta teknologi.
 

Dua forum tersebut memperlihatkan ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan Indonesia. BRICS memberi kesempatan memperkuat kerja sama negara berkembang, sedangkan G20 menyediakan ruang dialog dengan kelompok ekonomi utama dunia.
 

Namun, keanggotaan organisasi internasional tidak otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi atau pengaruh politik. Manfaatnya bergantung pada kemampuan pemerintah menyusun agenda, membangun koalisi, melakukan negosiasi, dan menindaklanjuti kesepakatan menjadi kerja sama konkret.
 

Indonesia harus menghindari diplomasi seremonial. Kehadiran dalam konferensi tingkat tinggi tidak cukup jika tidak diikuti hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
 

Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak forum internasional yang diikuti Indonesia, melainkan apa manfaatnya bagi perdagangan, investasi, transfer teknologi, ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat.
 

Persaingan Ekonomi dan Masa Depan Kedaulatan Nasional
 

Persaingan global semakin erat dengan kepentingan ekonomi. Negara-negara tidak hanya berlomba memperbesar pasar, tetapi juga berupaya mengamankan sumber energi, bahan baku industri, teknologi, dan jalur distribusi.
 

Ketika terjadi konflik geopolitik, gangguan jalur pelayaran, pembatasan ekspor, atau ketegangan perdagangan, dampaknya dapat dirasakan hingga ke negara yang tidak terlibat langsung.
 

Indonesia harus membaca perubahan ini sebagai tantangan strategis.
 

Kekayaan mineral, potensi energi, hasil pertanian, perikanan, serta posisi geografis Indonesia dapat menjadi modal untuk memperkuat peran dalam ekonomi dunia. Namun, keunggulan sumber daya tidak akan cukup apabila Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah.
 

Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pengolahan, memperkuat industri nasional, membangun infrastruktur logistik, dan menguasai teknologi yang mendukung produksi bernilai tambah.
 

Hilirisasi yang telah dibahas dalam Artikel 27 harus ditempatkan dalam konteks persaingan global yang lebih luas. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga membangun kemampuan industri nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi, mesin, dan komponen strategis dari luar negeri.
 

Kedaulatan ekonomi tidak berarti menutup diri dari perdagangan internasional. Kedaulatan berarti memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan ekonomi tanpa berada dalam posisi ketergantungan yang berlebihan.
 

Negara yang kuat adalah negara yang mampu bekerja sama dengan dunia, tetapi tetap memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri.
 

Teknologi: Arena Baru Kekuatan Global
 

Persaingan global semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi. Kecerdasan buatan, semikonduktor, komputasi awan, jaringan telekomunikasi, keamanan siber, dan teknologi energi menjadi bidang yang memengaruhi kekuatan ekonomi maupun pertahanan suatu negara.
 

Negara yang menguasai teknologi strategis memiliki keunggulan dalam meningkatkan produktivitas, mengembangkan industri, mengelola informasi, dan memperkuat sistem pertahanan.
 

Indonesia menghadapi tantangan untuk tidak hanya menjadi pasar bagi produk teknologi global. Indonesia perlu membangun kemampuan riset, mengembangkan talenta digital, memperkuat industri teknologi, serta menciptakan ekosistem inovasi yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan dunia usaha.
 

Kebijakan transformasi digital harus diarahkan pada peningkatan kapasitas nasional. Pemanfaatan teknologi asing tetap diperlukan, tetapi harus disertai penguatan kemampuan dalam negeri, perlindungan data, keamanan sistem, dan pengembangan sumber daya manusia.
 

Dalam era kecerdasan buatan, kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan wilayah dan sumber daya alam. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan menguasai data, membangun teknologi, dan menentukan bagaimana teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat.
 

Jika Indonesia tidak membangun kapasitas tersebut, risiko ketergantungan baru dapat muncul. Ketergantungan yang sebelumnya terjadi pada bahan baku dan produk industri bisa berkembang menjadi ketergantungan pada infrastruktur digital, platform, dan teknologi strategis.
 

Karena itu, diplomasi teknologi harus menjadi bagian dari strategi nasional. Kerja sama internasional perlu membuka akses terhadap pengetahuan dan inovasi, sekaligus memperkuat kemampuan Indonesia untuk mengembangkan teknologi sendiri.
 

ASEAN dan Pentingnya Kepemimpinan Kawasan
 

Bagi Indonesia, ASEAN memiliki posisi strategis yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Kawasan Asia Tenggara berada di tengah jalur perdagangan internasional dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
 

Namun, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan Amerika Serikat dan China, persoalan keamanan maritim, ketegangan di Laut China Selatan, hingga perbedaan kepentingan antarnegara anggota.
 

ASEAN memiliki arti penting karena menyediakan ruang dialog dan kerja sama bagi negara-negara Asia Tenggara. Prinsip sentralitas ASEAN memungkinkan kawasan ini tetap memiliki ruang untuk menentukan agenda dan menjaga stabilitas di tengah pengaruh kekuatan besar.
 

Indonesia memiliki kepentingan untuk memperkuat persatuan ASEAN, menjaga stabilitas kawasan, dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog serta hukum internasional.
 

Namun, sentralitas ASEAN tidak boleh hanya menjadi pernyataan politik. Organisasi kawasan ini perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan, mempercepat kerja sama ekonomi, menjaga konektivitas, serta meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan keamanan dan teknologi.
 

Indonesia juga perlu menjaga agar kepentingan nasional tidak berjalan bertentangan dengan komitmen regional. Kepemimpinan kawasan tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan diplomatik, tetapi harus terlihat dari kemampuan membangun kesepakatan dan menghasilkan manfaat bersama.
 

ASEAN yang kuat akan memperluas ruang gerak Indonesia. Sebaliknya, kawasan yang terpecah akan lebih mudah dipengaruhi oleh persaingan kepentingan negara-negara besar.
 

Diplomasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
 

Kebijakan luar negeri sering kali terlihat jauh dari kehidupan masyarakat. Padahal, keputusan diplomatik dapat memengaruhi harga energi, akses pasar ekspor, investasi, kesempatan kerja, keamanan pangan, dan stabilitas ekonomi nasional.
 

Perjanjian perdagangan dapat membuka pasar bagi produk Indonesia. Kerja sama investasi dapat menciptakan lapangan kerja. Diplomasi energi dapat membantu menjaga pasokan nasional. Sementara itu, kerja sama pendidikan dan teknologi dapat memperluas kemampuan sumber daya manusia.
 

Karena itu, diplomasi harus memiliki hubungan yang jelas dengan agenda pembangunan dalam negeri.
 

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kesepakatan internasional memiliki tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan yang dapat diukur. Jangan sampai Indonesia aktif menghadiri berbagai forum, tetapi hasil diplomasi tidak diterjemahkan menjadi peluang bagi industri nasional, pelaku usaha, petani, nelayan, dan pekerja.
 

Kepentingan nasional harus menjadi dasar dalam setiap negosiasi. Pemerintah juga perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merumuskan prioritas kerja sama internasional.
 

Diplomasi bukan hanya urusan hubungan antarpemimpin negara. Diplomasi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 

Ukuran keberhasilannya perlu dibuat lebih konkret: apakah akses pasar produk Indonesia semakin luas? Apakah investasi yang masuk memperkuat kapasitas industri? Apakah kerja sama teknologi menghasilkan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan lembaga riset? Apakah posisi Indonesia dalam forum internasional memberi pengaruh terhadap keputusan yang menyangkut kepentingan nasional?
 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat diplomasi lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
 

Membaca Arah Politik Prabowo: Indonesia Harus Memiliki Daya Tawar
 

Dalam membaca arah politik pemerintahan Prabowo, tantangan utamanya adalah memastikan Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam perubahan tatanan dunia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk ikut memengaruhinya.
 

Keanggotaan dalam BRICS, peran di G20, keterlibatan dalam ASEAN, dan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia memberikan ruang diplomatik yang luas. Namun, ruang tersebut harus diisi dengan agenda yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan nasional.
 

Ada sejumlah ukuran yang perlu diperhatikan.
 

Pertama, apakah Indonesia mampu menjaga politik luar negeri bebas aktif ketika tekanan geopolitik meningkat?
 

Kedua, apakah hubungan internasional menghasilkan peningkatan investasi berkualitas, akses pasar, transfer teknologi, dan penguatan industri nasional?
 

Ketiga, apakah Indonesia mampu memperkuat perannya dalam ASEAN dan mendorong kerja sama kawasan yang lebih efektif?
 

Keempat, apakah keterlibatan dalam organisasi internasional menghasilkan kontribusi nyata bagi reformasi tata kelola global?
 

Kelima, apakah diplomasi ekonomi dan politik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya memperluas hubungan di tingkat elite?
 

Pertanyaan tersebut penting agar keberhasilan politik luar negeri tidak hanya diukur dari banyaknya kunjungan, pertemuan bilateral, atau keanggotaan dalam organisasi internasional.
 

Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang yang konsisten, didukung kapasitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kekuatan industri, dan institusi dalam negeri yang dapat dipercaya.
 

Sebab, posisi tawar suatu negara di dunia internasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan diplomasi, tetapi juga oleh kekuatan yang dibangun di dalam negeri.
 

Indonesia akan lebih diperhitungkan ketika memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan, kemampuan untuk bernegosiasi, dan keteguhan untuk mempertahankan kepentingan nasional.
 

Penutup: Menjadi Bangsa yang Mandiri di Tengah Perubahan Dunia
 

Perubahan tatanan dunia menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi Indonesia. Persaingan negara besar, fragmentasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan perubahan jalur perdagangan akan terus memengaruhi hubungan internasional.
 

Indonesia tidak dapat menghindari perubahan tersebut. Namun, Indonesia dapat menentukan bagaimana menyikapinya.
 

Politik bebas aktif harus diterjemahkan menjadi kemandirian dalam mengambil keputusan. Keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional harus menghasilkan manfaat yang terukur. Kerja sama ekonomi harus memperkuat industri nasional. Dan diplomasi harus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat.
 

Indonesia tidak harus memilih menjadi bagian dari satu kekuatan besar untuk memperoleh pengaruh. Indonesia justru perlu membangun kemampuan agar dapat bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa kehilangan prinsip dan kepentingan nasional.
 

Bangsa yang berdaulat bukan bangsa yang menutup diri dari dunia, melainkan bangsa yang mampu berhubungan dengan semua pihak tanpa kehilangan kendali atas masa depannya sendiri.
 

Pada akhirnya, kekuatan Indonesia di panggung internasional akan sangat ditentukan oleh kekuatan yang dibangun di dalam negeri. Ekonomi yang produktif, industri yang mandiri, teknologi yang berkembang, demokrasi yang sehat, serta masyarakat yang sejahtera merupakan fondasi utama bagi diplomasi yang bermartabat.
 

Membaca arah politik sebuah pemerintahan bukan hanya melihat bagaimana negara membangun hubungan dengan dunia luar, tetapi juga menilai apakah hubungan tersebut memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyiapkan Indonesia menghadapi masa depan.
 

Bersambung ke Artikel 30: Membaca Arah Politik Prabowo: Warisan Kepemimpinan Prabowo dan Masa Depan Indonesia 2045.
 

Penulis: Wartawan senior, PP IKALUIN Jakarta
 

Sumber rujukan:

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, President Prabowo Reinforces Indonesia’s Non-Aligned Policy Amid Evolving Geopolitics, 10 Juni 2026.
 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Indonesia Dorong Penguatan Ketahanan dan Tata Kelola Global serta Reformasi Sistem Multilateral pada KTT BRICS 2026, 13 September 2026.
 

Kementerian Luar Negeri RI, Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada KTT BRICS 2026, 15 September 2026.
 

Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia Promotes BRICS Cooperation to Strengthen Industrialization and Self-Reliance among Developing Countries, 15 September 2026.
 

Kementerian Luar Negeri RI, Indonesian Foreign Minister at G20: National Resilience Is Key to Global Resilience, 1 November 2026.
 

RAJA MEDIA - Opini 2026rajamedia

Komentar: