Pidato Megawati Tegaskan Arah PDIP akan Oposisi Terhadap Pemerintahan Prabowo - Gibran

RAJAMEDIA.CO - Rakernas PDIP, Jakarta - Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dalam Rakernas V PDIP di Jakarta hari ini mengindikasikan partai Banteng Moncong Putih itu akan mengambil sikap sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Direkut Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam, Jumat (24/5).

Selain itu, Mega juga menekankan jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDIP tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenangan Pemilu 2024 lalu.

Megawati kata Khoirul Umam, juga meluncurkan serangan balik kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo.

"Terhadap Prabowo, serangan balik Megawati itu termanifestasikan dalam responnya yang meng-embrace bahwa memang dirinya anak biologis Bung Karno dan secara ideologis membenarkan Soekarno milik semua rakyat Indonesia," jelasnya.

Dari dua pernyataan itu, Mengawati menepis pidato Prabowo yang menuding PDIP sebagai partai yang mengklaim Bung Karno hanya milik partainya.

Kemudian Megawati melakukan serangan secara implisit untuk Joko Widodo, dengan menyatakan jika ada di dalam PDIP yang goyah dengan keyakinan dan nilai-nilai perjuangannya.

"Dia juga mengingatkan para kadernya untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang. Bagi mereka yang goyah-goyah dan mbalelo, Megawati meneriakkan, keluar kamu. Kalimat pengusiran itu secara implisit bisa dialamatkan kepada Jokowi dan keluarganya, yang dituding Megawati sebagai pihak yang goyah dalam pendirian, sehingga dinilai wajar jika tidak kuat bertahan di PDIP," paparnya.

Selanjutnya, Megawati juga menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

"Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara TSM. Menurut Megawati, Pemilu dianggap tidak berjalan secara jujur dan adil, karena Pemilu telah dijalankan secara abu-abu dan direkayasa," ujarnya.

"Megawati juga menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik," ungkapnya.

Dari semua itu, kata Khoirul Umam, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati hampir bisa dipastikan akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dengan logika terbalik (mafhum mukholafah), penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhirnya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDIP," ujarnya.

"Cara pandang itu tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998," demikian tutup Khorul Umam dilansir dari laman Media Indonesia.