Menkes Siap Pangkas Anggaran Cek Kesehatan Gratis Jika Sepi Peminat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 7 Februari 2025 – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bisa mengalami pemangkasan anggaran jika sepi peminat. 
 

Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
 

Program PKG yang akan dimulai pada 10 Februari 2025 telah dialokasikan dana sebesar Rp4,7 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 280 juta warga Indonesia. Namun, Kemenkes hanya menganggarkan untuk 200 juta penerima manfaat di tahap awal, berdasarkan pengalaman vaksinasi Covid-19.
 

"Target kita 280 juta, tapi kita sudah menganggarkan untuk 200 juta. DPR sempat tanya kenapa 200 juta? Karena waktu kita vaksinasi Covid-19, bisa kok kita menyentuh 200 juta," ujar Budi saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/2).
 

Menurutnya, tidak semua warga akan memanfaatkan layanan ini dalam tahun pertama. Karena itu, jika dalam enam bulan pertama jumlah peserta tidak mencapai angka yang ditargetkan, maka alokasi anggaran akan dievaluasi.
 

"Cek kesehatan gratis ini, kan, memang tidak wajib. Kalau kenyataannya yang melakukan cek hanya 100 juta atau 190 juta, anggarannya bisa dikurangi," jelasnya.
 

Namun, jika peminatnya tinggi, Budi yakin Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan anggaran.
 

"Kalau misalnya ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Menteri Keuangan akan kasih tambahan anggaran," tambahnya.
 

Efisiensi Anggaran Kemenkes Capai Rp19,6 Triliun
 

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp19,6 triliun, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 

"Kemarin sudah kita ajukan ke DPR, jadi sudah disetujui efisiensi Rp19,6 triliun," kata Budi.
 

Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini bukan hanya sekadar menjalankan instruksi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, melainkan juga berdasarkan kesadaran bahwa ada ruang untuk melakukan efisiensi dalam belanja negara.
 

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan dan memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.