Depan Komisi III, Jenderal Suyudi Beberkan Peran Eks Kapolri LSP dalam Kasus Penyadapan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran mantan Kapolri berinisial LSP dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
 

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut LSP diduga menjadi pihak yang menentukan target sekaligus memberikan perintah penyadapan. Ia juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
 

Suyudi menjelaskan, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian operasi penyadapan yang berlangsung pada periode 2025–2026.
 

"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," ujar Suyudi.
 

LSP Diduga Tentukan Target dan Terima Hasil Sadapan
 

Kapolri menjelaskan, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
 

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen AS, yang ketika itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri.
 

Selain diduga memberikan perintah, LSP disebut menjadi penerima akhir laporan hasil penyadapan.
 

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi.
 

Menurut Kapolri, peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 

SU Diduga Setujui Teknis dan Teruskan Laporan
 

Tersangka kedua, Irjen SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan dalam memberikan persetujuan teknis pelaksanaan penyadapan.
 

Suyudi menyebut SU juga diduga menjadi penghubung laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada LSP.
 

Laporan tersebut disebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis yang berisi informasi hasil penyadapan.
 

"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," papar Suyudi.
 

Penyadapan Diduga Dilakukan Tanpa Surat Permohonan Penyidik
 

Kapolri selanjutnya menguraikan peran dua tersangka lainnya, yakni Irjen EH dan Irjen Ahrie Sonta AS, yang secara bergantian menjabat sebagai Plt. Kabagmon.
 

EH diketahui menjabat pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Ia diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp.
 

Menurut Suyudi, pelaksanaan tersebut diduga dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik yang sah.
 

"EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," ungkapnya.
 

AS Diduga Perintahkan Surveillance dan Penghapusan Data
 

Sementara itu, AS menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
 

Dalam pemaparan Kapolri, AS diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa didasari permohonan penyidik.
 

AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan pihak lain berinisial TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan terhadap target tertentu.
 

Tidak hanya itu, AS diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
 

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," kata Suyudi.
 

Kapolri Beberkan Rantai Peran Empat Tersangka
 

Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR tersebut menguraikan dugaan pembagian peran dalam perkara penyadapan ilegal.
 

Berdasarkan penjelasan Suyudi, rangkaian tersebut diduga melibatkan penentuan target dan pemberian instruksi, persetujuan teknis, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data elektronik.
 

Kasus ini sebelumnya telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
 

Meski demikian, seluruh uraian mengenai peran masing-masing tersangka merupakan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri. Pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap harus melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
 

Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan Komisi III DPR terhadap penanganan perkara yang menyangkut keamanan komunikasi Presiden, pejabat negara, dan perlindungan data elektronik.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.