Subhan Palal Tolak Gibran Mundur Biasa, Desak MPR Proses Pemberhentian Tidak Hormat
RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Advokat Subhan Palal kembali melanjutkan langkah hukumnya terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Kali ini, Subhan mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memproses pemberhentian Gibran secara tidak hormat, bukan sekadar menerima pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Desakan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, MA menyatakan tidak sah atau batal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
“Mengenai dampak hukum suket yang batal, saya sudah mengajukan surat ke MPR agar Gibran diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Subhan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Subhan Persoalkan Konsekuensi Pengakhiran Jabatan
Subhan menilai putusan MA harus memiliki konsekuensi hukum terhadap jabatan dan hak-hak yang diterima Gibran dari negara.
Ia meminta agar Gibran tidak lagi menerima fasilitas keuangan negara, termasuk pensiun dan tunjangan. Bahkan, Subhan menuntut pengembalian uang maupun fasilitas yang menurutnya diperoleh Gibran selama menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden.
“Gibran tidak boleh menerima pensiun atau tunjangan atau apa pun dari negara. Gibran juga harus mengembalikan uang yang sudah dia pakai saat menjadi Wali Kota ilegal dan saat menjadi Wapres ilegal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan tuntutan Subhan. Putusan MA sendiri tidak secara langsung memerintahkan pemberhentian Gibran, pencabutan hak pensiun, ataupun pengembalian gaji dan fasilitas negara.
MA Batalkan Suket, Kemendikdasmen Sudah Cabut
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut dokumen tersebut.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti Kemendikdasmen melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan itu merupakan pelaksanaan putusan MA. Namun, menurut Yusril, konsekuensi terhadap jabatan Gibran harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme berhenti atau diberhentikan.
Desak Kemendikdasmen Jalankan Ketentuan UU Administrasi Pemerintahan
Selain menyurati MPR, Subhan berencana meminta Kemendikdasmen menjalankan ketentuan Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Ia meminta kementerian menindaklanjuti konsekuensi hukum yang menurutnya berkaitan dengan pemanfaatan surat keterangan tersebut.
Subhan bahkan menyatakan akan meminta pelaksanaan tindak lanjut paling lambat pada Senin mendatang.
“Nah, di situ apa? Tergugat dalam hal ini Kementerian Dinas Pendidikan tadi harus mengembalikan uang. Maka itu yang saya minta hari Senin paling telat, saya minta itu dieksekusi,” katanya.
“Dari mana uangnya? Ya dari Gibran, karena dia yang mengambil manfaat dari suket itu,” sambungnya.
Siapkan Laporan Pidana Jika Tak Ada Respons
Subhan juga memperingatkan akan menempuh jalur pidana apabila tuntutannya tidak mendapat respons.
Ia menilai pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dilaporkan atas dugaan menghalang-halangi pelaksanaan putusan.
“Kalau nggak ada respons berarti dia nggak tunduk dengan negara hukum. Iya, saya akan lapor pidana, menghalang-halangi putusan pengadilan. Itu pidana,” tegasnya.
Meski demikian, ancaman pelaporan tersebut masih berupa rencana hukum Subhan dan belum merupakan penetapan adanya tindak pidana.
Tuntutan Pemberhentian Berbeda dengan Putusan MA
Perkembangan perkara ini memperlihatkan adanya perbedaan antara amar putusan MA dan tuntutan yang disampaikan Subhan.
MA memutus sengketa administrasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dan memerintahkan pencabutannya. Sementara tuntutan pemberhentian tidak hormat, pengembalian fasilitas negara, serta penghentian hak pensiun merupakan langkah hukum yang ingin ditempuh Subhan melalui lembaga terkait.
Dengan demikian, tindak lanjut terhadap status jabatan maupun hak keuangan Gibran tetap harus mengacu pada mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Politik 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Ekbis | 5 hari yang lalu