Gagal Ke Senayan! Majelis Kehormatan PPP Surati Mardiono Gelar Muktamar

RAJAMEDIA.CO - Polhukam, PPP - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono disurati  Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

 

Dalam suratnya itu, Terdapat tujuh poin pada surat tertanggal 1 Mei 2024 tersebut.

 

Salah satu poinnya dalam surat itu yakni agar PPP meminta menggelar Muktamar pada 2024. Hal ini merespons gagalnya PPP ke DPR.

 

"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut yang dikutip di Jakarta, Selasa (18/6). 

 

Surat ditanda tangani petinggi majelis. Yakni; Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy.

 

Dijelaskan dalam poin itu, muktamar diperlukan sebagai bentuk evaluasi bagi perolehan suara nasional PPP pada Pemilu 2024. Mengingat, suara PPP di tingkat nasional atau DPR pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.

 

Selain itu, disoal juga kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum. Karena posisi Plt tak permanen.

 

"Nomenklatur 'pelaksana tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar," tulis surat tersebut.

 

Kemudian, Majelis PPP mendesak agar PPP menentukan sikap untuk pemerintahan mendatang. Forum yang tepat terkait hal itu yakni melalui Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas).

 

“Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai," tulis surat itu.

 

"Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," tulis surat lagi.

 

Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.

 

Selain itu, Majelis PPP merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP.

 

"Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," demikian tulis surat tersebut melansiri laman Media Indonesia.