Zulhas Klaim RI Berhasil Hentikan Impor 7 Komoditas Pangan, Aturan Dipangkas

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia berhasil menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama. Menurut Zulhas, capaian tersebut didorong penyederhanaan aturan yang sebelumnya dinilai menjadi hambatan produksi dan distribusi pangan nasional.
 

Zulhas mengatakan salah satu persoalan yang dibenahi pemerintah adalah tumpang tindih aturan antarlembaga dan antara pemerintah pusat dengan daerah.
 

“Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil. Itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah, pusat, atau antarkementerian,” kata Zulhas dalam pernyataannya di Jakarta, dikutip Minggu (4/10/2026).
 

145 Aturan Pupuk Dipangkas Jadi Tiga
 

Zulhas mencontohkan persoalan distribusi pupuk. Sebelumnya terdapat 145 aturan yang dinilai membuat penyerapan pupuk di tingkat petani tidak optimal.
 

Pada 2024, penyerapan pupuk disebut hanya sekitar 6 juta ton. Pemerintah kemudian menyederhanakan aturan tersebut hingga tersisa tiga ketentuan.
 

“Kita pelajari ada 145 aturan, saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga,” ujar Zulhas.
 

Kebijakan tersebut disebut meningkatkan penyerapan pupuk menjadi 9,5 juta ton pada 2025. Menurut Zulhas, peningkatan penyerapan tersebut ikut mendorong kenaikan produksi pangan.
 

Irigasi Dipermudah
 

Penyederhanaan aturan juga dilakukan pada pembangunan dan perbaikan irigasi.
 

Sebelumnya, pembangunan irigasi menghadapi persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Melalui revisi Peraturan Presiden, pemerintah pusat kini dapat turun tangan secara langsung dalam perbaikan irigasi.
 

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian.
 

Harga Gabah Naik Jadi Rp6.500
 

Pemerintah juga mengubah kebijakan harga gabah petani. Zulhas menyebut harga yang sebelumnya Rp5.500 per kilogram dengan ketentuan kadar air 14 persen diubah menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa ketentuan kualitas.
 

“Begitu juga harga gabah, dari Rp5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp6.500 any quality, nggak pakai kadar air,” kata Zulhas.
 

Kebijakan harga tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian harga kepada petani sekaligus mendorong peningkatan produksi. Ketentuan HPP gabah Rp6.500 per kilogram juga tercantum dalam kebijakan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri.
 

Zulhas Klaim Beras Surplus 4,2 Juta Ton
 

Zulhas menyebut berbagai kebijakan tersebut berdampak terhadap produksi beras nasional.
 

“Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta, tahun 2024 kita impor 4,5 juta,” ujarnya.
 

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari klaim pemerintah mengenai peningkatan produksi dan penguatan ketahanan pangan nasional.
 

Desa Didorong Jadi Penyangga Pangan
 

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan hingga tingkat desa.
 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan desa diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional.
 

“Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” kata Yandri.
 

Menurut Yandri, penguatan ekonomi desa juga penting untuk menekan urbanisasi dengan memastikan potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang di wilayahnya sendiri.
 

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang menempatkan penyederhanaan regulasi, dukungan produksi, infrastruktur pertanian, kepastian harga, dan penguatan ekonomi desa sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.