Kultwit Panjang Tifatul Soal Prabowo, Anies Hingga Perjanjian Pilpres, Begini Isinya

Raja Media (RM), Politik - Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring membuat kultwit panjang yang diberi tanda pagar #HAKJAWAB, Senin (6/2).

Dalam kultwitnya Tifatul menyampaikan jawaban atas serangan-serangan yang dilancarkan seorang yang disebutnya “oknum” padanya.

Di mana “oknum” tersebut diduga mengerucut pada nama Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, sekalipun tidak disebut secara gamblang.

"Tidak perlu mengungkit sebuah perjanjian tentang pencalonan presiden ke publik. Sebab, target dan manfaat dari upaya tersebut tidak jelas lantaran tidak ada dasar hukum yang bisa diadili," tulis Tifatul di salah satu kalimat Twitternya.

“Soal ungkit-ungkit perjanjian politik, entah itu ada atau tidak, buat apa diungkit-ungkit ke publik. Targetnya apa? Apa sih manfaatnya. Ada nggak dasar hukumnya yang bisa dibawa ke ranah hukum. Atau hanya sekadar menjatuhkan kompetitor?” tanya Tifatul.

Tifatul mengingatkan peristiwa tahun 2014. Saat itu partai serupa juga menagih janji dari partai penguasa tentang perjanjian pencapresan. Perjanjian tersebut belakangan dikenal dengan nama Batutulis.

“Ramai. Tapi tidak jalan juga toh,” tuturnya.

Adapun perjanjian teranyar yang ramai diperbincangkan adalah janji dengan Anies Baswedan.

Seolah disebutkan bahwa Anies telah berjanji tidak akan maju sebagai capres, jika Prabowo juga maju.

“Ini targetnya apa? AB nggak boleh maju, begitu? Sudahlah, nyalon aja masing-masing. Situ punya jagoan, yang lain juga punya calon. Monggo, sama-sama berkompetisi secara sehat,” tegasnya. 

"Kata sang “oknum”, pantun dan status saya menyindir pak Prabowo, meskipun dalam twit tersebut, saya tak sebut2 nama beliau. Tapi dikonotasikan “oknum” tersebut. Silakan saja," tulisnya lagi.

Menurut Tifatul, soal mengkampanyekan pak Prabowo, ketika running capres tahun 2014 dan 2019. Tifatul mengaku turun ke 7 propinsi.

"Keluar keringat dan keluar dana yang besar. Menggalang kader dan ummat. Bukan kaleng2. Saat itu sang “oknum” yg ajak debat ini belum lahir sebagai politisi," ujarya.

Moral Politik

Melanjutkan kultwitnya, kata Tifatul soal pak Prabowo gabung dengan Pemerintahan Jokowi, itu hak beliau, silakan.

"Tapi soal moral politik, ada pendukung yang menilai tindakan itu negatif, jangan dilarang juga. Demokrasi itu biasa berbeda pendapat," tulisnya.

Menurut Tifatul ada petinggi sebuah partai mengatakan, bahwa Prabowo bersedia bergabung menjadi menteri pak Jokowi, untuk menjaga persatuan bangsa.

"Silakan saja berkilah," tulisnya lagi.

"Dulupun ibu Megawati kalah pilpres dengan pak SBY, beliau legowo, dan tidak jadi menteri SBY, aman2 aja kok. Pak Wiranto kalah dengan pak SBY, beliau tidak gabung jadi menteri pak SBY, aman2 aja kok. Allesan," ujarnya.

Terakhir kata Tifatul, biarkanlah masing-masing partai bebas mengajukan calonnya.

"Mari berkompetisi dalam Pemilu secara Luber dan Jurdil. Nggak apa2 banyak calon, asalkan rakyat puas dengan pilihannya. Jangan di larang2," demikian Tutup Tifatul Sembiring.