Konflik Meningkat, Pemerintah RI Harus Segera Terbitkan Travel Warning ke Arab Saudi

RAJAMEDIA.CO - Pemerintah Indonesia diharapkan untuk segera menerbitkan peringatan perjalanan (travel warning) ke Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.

Langkah tegas ini dinilai mendesak setelah kelompok Houthi melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan fasilitas penerbangan sipil, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.

Hingga saat ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kementerian Luar Negeri baru sebatas memberikan imbauan waspada dan menyarankan jemaah memilih rute penerbangan langsung (direct flight). Namun, kebijakan ini dinilai belum cukup kuat untuk memitigasi risiko keamanan yang kian tinggi di kawasan tersebut.

Perlindungan Nyawa Jemaah Harus Jadi Prioritas Utama

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menegaskan bahwa keselamatan jiwa jemaah harus berada di atas segala pertimbangan ekonomi maupun logistik travel. Dengan jumlah jemaah umrah Indonesia yang mencapai 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun, risiko yang dihadapi di lapangan sangatlah besar.

"Pemerintah perlu mempertimbangkan penundaan sementara keberangkatan umrah hingga situasi benar-benar kondusif. Penerbitan travel warning atau setidaknya travel advisory yang lebih ketat merupakan bentuk implementasi dari prinsip maqashid syariah, yaitu hifdzun nafs atau menjaga dan melindungi jiwa manusia," ujar Imas.

Desakan ini juga didasari atas laporan KBRI Riyadh yang mengonfirmasi adanya dua warga negara Indonesia (WNI) non-jemaah yang mengalami luka ringan akibat pecahan material dari serangan tersebut. Insiden ini menjadi alarm keras bahwa dampak konflik sudah mulai mengancam keselamatan warga negara Indonesia di sana.

Berkaca dari Langkah Tegas Negara Tetangga

Indonesia dinilai perlu mencontoh langkah preventif yang telah diambil oleh negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura telah bergerak lebih cepat dengan mengeluarkan imbauan resmi bagi warga negara mereka untuk menunda perjalanan umrah ke Tanah Suci demi keselamatan.

Sebaliknya, sikap pemerintah Indonesia yang belum melarang keberangkatan dinilai membuat posisi jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berada di area abu-abu.

Tanpa adanya travel warning resmi, biro travel kesulitan untuk melakukan negosiasi ulang jadwal penerbangan (reschedule) atau pengembalian dana (refund) dengan pihak maskapai dan hotel di Arab Saudi tanpa terkena denda besar.

Efek Domino di Lapangan Sudah Terjadi

Dampak ketegangan ini sebenarnya sudah mulai dirasakan di tanah air. Di Tangerang, dilaporkan sekitar 400 calon jemaah umrah sempat mengalami penundaan keberangkatan akibat penyesuaian teknis menyusul situasi keamanan di wilayah udara Timur Tengah.

Jika pemerintah terus menunda penerbitan travel warning, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan jemaah yang terlantar di bandara atau, yang lebih buruk, jemaah terjebak di tengah situasi darurat saat berada di Arab Saudi.

Oleh karena itu, koordinasi intensif antara Kemenhaj, Kemlu, dan otoritas penerbangan harus segera menghasilkan keputusan hukum yang tegas demi melindungi ratusan ribu umat Muslim Indonesia yang hendak beribadah

Rachmad Gunawan Lubis,S.H.,M.H., Tim Advokasi Korban Mafia Haji dan Umrah