Tinjau Kemayoran, Ara: 2026 Saatnya Rusun Subsidi, Rumah Rakyat Harus Menyasar Kota!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi Alonia di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Peninjauan ini untuk memastikan proyek hunian vertikal tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat perkotaan di tengah keterbatasan lahan.
 

Menteri yang akrab disapa Ara itu menyampaikan, pemerintah akan mulai mengalihkan fokus pada pembangunan rumah susun subsidi pada 2026. Langkah ini diambil meskipun permintaan rumah subsidi tapak pada tahun sebelumnya masih cukup tinggi.
 

“Dari data terlihat permintaan rumah subsidi tapak cukup bagus. Tahun ini kami akan mulai lebih fokus pada pembangunan rumah susun subsidi,” ujar Ara di lokasi rencana pembangunan.
 

Survei Kebutuhan Masyarakat Jadi Acuan Sebelum Pembangunan
 

Ara mengapresiasi langkah Perumnas yang melakukan survei kepada calon konsumen sebelum pembangunan dimulai. Menurutnya, kebijakan perumahan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.

“Tahun lalu saya sudah datang ke sini dan meminta dilakukan survei kepada calon konsumen. Jangan sampai kebijakan negara tidak mengajak rakyat bicara, dan itu sudah dilakukan, kesiapannya sudah terlihat,” ucapnya.
 

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan finansial masyarakat, khususnya terkait besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL). Ara meminta agar IPL tidak ditetapkan terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan penghuni rusun subsidi.
 

Proyek Rusun Alonia Kemayoran: 32 Lantai dengan 609 Unit Hunian
 

Proyek rusun subsidi Alonia di Kemayoran merupakan kelanjutan pengembangan Rusunami Bandar Kemayoran. Proyek ini akan dibangun di atas lahan seluas 3.750 meter persegi, mencakup satu tower setinggi 32 lantai dengan total 609 unit hunian dalam tiga tipe berbeda.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) direncanakan berlangsung pada akhir Februari 2026. Ara mengingatkan agar pembangunan tetap mengedepankan kepatuhan regulasi, kecepatan pelaksanaan, dan kualitas hunian yang baik untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak.