KSPSI: Jalan Berbayar Diskriminasi Terhadap Rakyat, Dinikmati Orang Berduit

Raja Media (RM), Jakarta - Rencana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah, bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah.

Begitu ditegaskan Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat dalam keterangannya, Kamis (9/2).

"Penerapan ERP rawan menimbulkan diskriminasi. Sebab jalan berbayar hanya bisa dinikmati oleh pengendara berduit. Kebijakan jalan berbayar juga tidak tepat karena selama ini masyarakat sudah taat membayar pajak kepada negara," ujar Jumhur.

Jumhur lantas mencontohkan penolakan kebijakan jalan berbayar di sejumlah negara, salah satunya di Singapura yang menyebut ERP sebagai Electronic Rob People, yakni bentuk perampokan uang rakyat secara elektronik.

"Jadi bila ini diterapkan di Jakarta, maka artinya mengisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta," kata Jumhur.

KSPSI sendiri telah menggelar aksi penolakan ERP dengan berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta bersama para pengemudi ojek online, Rabu (8/2).

Jumhur menegaskan jika penolakan kebijakan ERP yang akan diterapkan di 25 ruas jalan Jakarta tidak ditanggapi Pemprov DKI, maka KSPSI akan menurunkan massa yang lebih besar.