Kenapa Kalah Bayar, Menang Lunas? Begini Kata Anies Jelaskan Soal Hutang Di Pilgub DKI

Raja Media (RM), Politik - Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membeberkan sebuah mindset baru biaya kampanye dalam perpolitikan nasional.

Hal itu disampaikan Anies di tengah-tengah tudingan hutang saat dirinya maju Pilkada DKI Jakarta.

Kata Anies selama ini biya kampanye membuat para calon yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjerat balas budi.

Dalam video yang diunggah kanal YouTube Merry Riana, Anies menegaskan utang tersebut telah selesai ketika dirinya dan Sandiaga Uno memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut Anies, sebuah mindset baru, bahwa dana kampanye yang digunakan seharusnya selesai ketika pasangan calon memenangkan Pilkada.

"Bukan justru menjadi beban yang harus dilunasi ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan," ujar Anies.

"Yang ingin saya garis bawahi, kenapa kalau kalah malah bayar?" kata Anies.

Jawabnya, kalau kalah, maka dirinya akan berada di luar pemerintahan. Sehingga ia punya kesempatan untuk mencari uang guna mengembalikan utang.

"Bisa melalui bisnis atau usaha yang kemudian dilakukannya," ujarnya.

Sebaliknya, kalau dirinya menang, saya masuk di pemerintahan.

"Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu (utang). Kalau tidak saya harus mengumpulkan uang untuk membayar utang," jelasnya.

"Bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Dengan praktik-praktik fund raising untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya, bila kalah saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong saya punya usaha," tegasnya.

Lanjut Anies, karena saat itu dirinya memenangkan Pilkada 2017 dan masuk ke pemerintahan, tak ada keharusan untuk membayar utang yang digunakan untuk kampanye.

"Justru itulah dukungan untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Itu mindset baru," tuturnya.

Namun, karena ada pihak lain yang mengungkap perjanjian utang tersebut, maka Anies pun harus menjelaskan kepada publik.

Anies memastikan dokumen perjanjian bisa dilihat kapan saja dibutuhkan.

"Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi. Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege," demikian tutup Anies Baswedan.