Keberhasilan Reformasi Polri Tergantung Seberapa Besar Political Will Presiden

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polri - Keberhasilan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tergantung dari sebarapa besar political will dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki korps Bhayangkara tersebut.

Demikian disampaikan Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional Yuddy Chrisnandi menanggapi rencana Presiden membentuk Komite Reformasi Polri.

Komite ini dibentuk untuk merespons aspirasi masyarakat yang menuntut reformasi di Polri menyusul penanganan aparat yang dinilai berlebihan saat pengamanan unjuk rasa besar-besar akhir Agustus lalu.

Empat Kunci Keberhasilan Reformasi Polri

Melalui akun X-nya, (Senin, 29/9), Yuddy Chrisnandi menyebut setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi dan dilakukan agar reformasi Polri berhasil.

Pertama, jelas mantan anggota DPR RI ini, adanya political will yang kuat dari Presiden untuk memperbaiki kepemimpinan dan organisasi Polri.

Kedua, menata ulang jabatan Pimpinan Mabes Polri. Ketiga, memilih sumber daya manusia (SDM) yang bersih, berintegritas, cerdas, profesional untuk mengisi jabatan di jajaran Polri.

"Keempat, reorganisasi struktural," demikian Yuddy Chrisnandi.

Bersifat Ad Hoc, Masa Tugas 6 Bulan

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyadi mengatakan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan menjadi lembaga permanen pemerintahan.

Komite ini hanya bersifat ad hoc, dan akan bekerja selama sekitar enam bulan.

Diperkuat Yusril, Mahfud, dan Jimly

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, Komite Reformasi Polri akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025.

Komite itu akan diisi sejumlah tokoh termasuk dirinya sendiri, dan dua mantan Ketua MK, yaitu Mahfud MD Jimly Ashiddiqie.