Tinjau Lokasi Rusun Subsidi di Meikarta, Menteri PKP Pastikan Hunian Layak untuk MBR

RAJAMEDIA.CO - Bekasi, Perumahan Rakyat — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat merealisasikan program hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sabtu (17/1/2026), Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran meninjau langsung dua titik rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
 

Dua lokasi tersebut masing-masing berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan luas sekitar 10 hektare per lokasi. Kawasan ini dinilai sangat strategis karena berdekatan dengan kawasan industri dan memiliki akses langsung ke jalan tol.
 

Dekat Industri, Akses Layanan Jadi Perhatian
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pembangunan rusun subsidi tidak hanya mengejar kuantitas bangunan, tetapi juga kualitas kawasan hunian secara menyeluruh.

“Kedua lokasi ini sangat strategis, dekat kawasan industri dan akses tol, sehingga cocok untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sekitar Cikarang. Kami ingin memastikan bukan hanya bangunannya yang layak, tetapi juga akses ke sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau tersedia dengan baik,” ujar Maruarar Sirait.
 

Menurutnya, konsep rusun yang akan dibangun harus menjadi kawasan hunian yang manusiawi, sehat, dan mendukung produktivitas penghuninya.
 

Dilaporkan ke Presiden Prabowo
 

Ara mengungkapkan, rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta tersebut telah dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Pemerintah pusat memastikan program ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan perumahan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Pekan depan, kami akan bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate untuk melakukan verifikasi lanjutan,” katanya.
 

Skema Pembiayaan dan Legalitas Dikebut
 

Kementerian PKP, lanjut Ara, akan segera menyiapkan skema pembiayaan, kepastian legalitas lahan, hingga desain bangunan yang sesuai dengan arahan Presiden.
 

“Kementerian PKP akan bergerak cepat menyiapkan skema pembiayaan, legalitas, dan desain bangunan agar sesuai arahan Presiden: bermanfaat bagi rakyat, negara, dan dunia usaha. Tahun ini, kami ingin menghadirkan terobosan nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
 

Pemerintah menargetkan proyek rusun subsidi ini dapat menjadi model pembangunan hunian vertikal yang terjangkau, strategis, dan berkelanjutan, khususnya bagi pekerja di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.