Sahroni Geram Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, Minta KPK Usut Tuntas

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengecam dugaan korupsi dana kebencanaan yang menyeret pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus tersebut melalui operasi tangkap tangan (OTT).
 

Sahroni menilai korupsi dana kebencanaan merupakan kejahatan kemanusiaan karena berpotensi mengganggu penanganan bencana dan merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
 

“Ini jelas kejahatan kemanusiaan yang memalukan dan terburuk. Tidak ada kata ampun untuk para pelaku,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
 

Sahroni: Korupsi Dana Bencana Kejahatan Kemanusiaan
 

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, Komisi III DPR RI mendukung langkah KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
 

Menurut Sahroni, anggaran kebencanaan seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
 

“Bisa-bisanya di saat masyarakat dan negara sedang berjuang mati-matian menangani bencana, malah ada pihak yang mengorupsi anggaran bencana,” ujarnya.
 

Minta KPK Usut Semua Pihak
 

Sahroni mengingatkan, dugaan korupsi tersebut berpotensi menghambat efektivitas operasi penanganan bencana. Karena itu, ia meminta KPK mengusut perkara secara menyeluruh tanpa melindungi pihak mana pun yang terbukti terlibat.
 

“BNPB ini kan merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana. Nah, bagaimana operasi penanganan bencana kita mau maksimal kalau anggaran kebencanaannya malah dikorupsi seperti ini,” tegasnya.
 

Ia juga meminta KPK bekerja maksimal untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab agar pengelolaan anggaran kebencanaan berjalan sesuai peruntukannya.
 

KPK Dalami Pengadaan Barang dan Jasa
 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkara yang sedang diusut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk penggunaan dana siap pakai untuk kebencanaan.
 

“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi.
 

Pengusutan kasus ini menjadi perhatian karena dana kebencanaan memiliki peran penting dalam mendukung respons darurat, pemenuhan kebutuhan korban, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.
 

RAJAMEDIA.CO – Cepat, Tegas, Terpercaya.