Airlangga: PIK 2 Bukan PSN, Siapa yang Sebar Kabar Keliru?

RAJAMEDIA.CO - Polhukam, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) tidak pernah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang beredar luas bahwa PIK 2 memiliki status sebagai PSN.
 

“PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Yang menjadi PSN adalah kawasan tropical coastland untuk ecopark tourism,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
 

Airlangga juga menambahkan bahwa seluruh PSN sedang dalam proses evaluasi oleh pemerintah. “Seluruh PSN akan dievaluasi, dan PIK 2 bukan termasuk dalam daftar PSN,” ujarnya.
 

Arahan Evaluasi dari Presiden
 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mengevaluasi seluruh Proyek Strategis Nasional.
 

"Presiden meminta kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN, karena proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga,” kata AHY.
 

AHY menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk memastikan setiap PSN berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal. “Pemerintah ingin memastikan proyek-proyek ini on track atau jika perlu, dilakukan koreksi dan penyesuaian,” imbuhnya.
 

Evaluasi terhadap PSN melibatkan banyak pihak, termasuk Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur, serta kementerian teknis terkait. Presiden Prabowo disebut ingin terlibat langsung dalam memastikan proses evaluasi berjalan dengan baik.
 

“Presiden ingin memastikan bahwa proyek yang dilakukan memang memiliki dampak besar dan sesuai dengan target pembangunan nasional,” ujar AHY.
 

Tanda Tanya Soal Status PIK 2
 

Pernyataan Airlangga mengenai status PIK 2 menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul kabar yang menyebut kawasan tersebut sebagai PSN. Hingga kini, pemerintah belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait siapa yang pertama kali mengklaim status tersebut.
 

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN, memastikan bahwa setiap proyek strategis memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.