Prabowo Angkat Bicara Soal Cak Imin Loncat Jadi Cawapres, Ini Katanya

RAJAMEDIA.CO - Jakarta -  Ketua Umum Partai Gerdindra Prabowo Subianto yang juga maju sebagai bakal Capres mengaku jika dirinya belum mendengar kabar adanya kesepakatan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjuk Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Cawapres Anies.

"Saya sendiri belum dengar rerencana-rencana itu," ujar Prabowo Subianto di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (31/8).

Prabowo Subianto juga tampak santai saat ditanyai media terkait kabar tersebut, bahkan jika benar terjadi, dia menganggapnya sebagai dinamika politik yang memang biasa terjadi jelang Pemilu.

"Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah," kata Prabowo Subianto.

Prabowo akan melakukan musyawarah dahulu dengan partai koalisi lainnya untuk menindaklanjuti kabar tersebut.

"Itu demokrasi, kita negoisasi, kita musyawarah, santai-santai aja," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya sudah tejadi kerjasama politik antara Partai NasDem dan PKB pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Ia membeberkan bahwa isi kesepakantannya, yaitu mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," lanjutnya.

Teuku Riefky pun menyebutkan bahwa kabar tersebut juga telah dibenarkan oleh bacapres langsung, Anies Baswedan. Bahkan dalam keterangannya, Teuku menyebutkan bahwa Partai Demokrat dipaksa langsung untuk menerima keputusan tersebut.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," kata Teuku Riefky.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," sambungnya.

Dengan adanya keputusan kerja sama politik secara sepihak, Partai Demokrat pun mengatakan rapat dadakan di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya," ujar Teuku Riefky.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," pungkasnya.