70.239 Balita Terserang ISPA akibat Karhutla, Puan Desak Pemerintah Bertindak

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, sebanyak 70.239 balita terserang ISPA dari total 311.363 kasus di tujuh provinsi terdampak.
 

Puan mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla sekaligus memastikan perlindungan kesehatan anak-anak dari paparan kabut asap.
 

“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
 

Perlindungan Anak Jadi Prioritas
 

Puan menegaskan, anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama bencana hingga masa pemulihan.
 

“Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
 

Selain balita, Kemenkes mencatat 49.634 kasus ISPA pada kelompok lanjut usia. Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota di tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
 

Puan meminta pemerintah memprioritaskan wilayah dengan dampak terberat, memperkuat layanan kesehatan, serta memberikan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami gangguan kesehatan.
 

Peringatan Ancaman Lost Generation
 

Ancaman jangka panjang karhutla juga menjadi perhatian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), yang memperingatkan potensi lost generation akibat paparan asap berulang terhadap tumbuh kembang anak.
 

Laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan menyebutkan, paparan asap dalam bencana karhutla 1997 dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan anak. Anak-anak yang terpapar dilaporkan tumbuh rata-rata 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun. Laporan tersebut juga mencatat 15.600 kematian bayi.
 

Laporan itu disusun bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat.
 

Puan mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus memastikan anak-anak tetap memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
 

Minta Pengobatan Gratis, DPR Kawal Penanganan
 

Puan mendorong pemerintah menyediakan peralatan medis yang memadai, membebaskan biaya pengobatan korban karhutla, serta memastikan layanan BPJS Kesehatan tidak mengalami hambatan.
 

“Jangan sampai para korban karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesannya.
 

Pimpinan DPR RI, lanjut Puan, akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal penanganan karhutla. Pemerintah juga diminta mendengarkan pengalaman keluarga terdampak sebagai bahan evaluasi kebijakan.
 

Menurutnya, perlindungan kesehatan harus berlanjut hingga masa pemulihan, termasuk melalui pendampingan keluarga serta dukungan bagi tenaga kesehatan, petugas, dan relawan.
 

“Perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tegas Puan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.